BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan bahwa manfaat pemeriksaan keuangan akan dirasakan masyarakat jika Pemerintah Daerah (Pemda) lebih proaktif dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, dalam kegiatan Pendalaman Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 yang diikuti jajaran Pemda dan OPD. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan hanya sebagai "pintu masuk", sedangkan langkah konkret Pemda yang jauh lebih penting.
“Tanpa tindak lanjut yang serius, tidak ada perbaikan tata kelola keuangan. Ada temuan yang bisa selesai mingguan, tapi ada juga yang tertahan berbulan-bulan karena menunggu inisiatif,” ungkap Dodik, Jumat, 21 November 2025.
Ia mengakui capaian tindak lanjut telah meningkat beberapa tahun terakhir, namun masih perlu perbaikan. Arah kebijakan pemeriksaan tahun 2025-2026 juga akan memperkuat aspek tindak lanjut, termasuk evaluasi progres dan kendala daerah, guna mendorong kecepatan penyelesaian sebelum batas waktu.
“Jika Pemda lebih proaktif, perbaikan tata kelola akan lebih cepat terasa, dan dampaknya langsung pada kualitas pelayanan publik, bukan hanya opini laporan keuangan,” tegasnya.
Lanjutnya, kepada peserta seminar diberikan pemahaman mengenai strategi percepatan tindak lanjut, termasuk peningkatan koordinasi antarperangkat dan pengawasan internal. BPK menegaskan kerja kolaboratif dengan Pemda menjadi kunci agar rekomendasi berdampak nyata dan berkelanjutan.
“Semakin cepat diselesaikan, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya. Jangan menunggu diingatkan,” pungkas Dodik. (MARINI/j)
