BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kapuas, Kusmiatie, memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung suksesnya program strategis nasional. Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara daring di Ruang Rapat Bagian PSDA Setda Kapuas.
Dalam agenda evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, Kusmiatie didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas. Kehadiran dinas teknis terkait ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kapuas dalam menindaklanjuti setiap arahan pusat terkait penyediaan hunian bagi masyarakat.
Kusmiatie menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan agenda penting yang membutuhkan sinergi kuat antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, koordinasi intensif akan terus diperkuat guna memastikan implementasi program berjalan lancar di lapangan. Pemkab Kapuas menyadari bahwa program ini adalah solusi vital untuk memenuhi kebutuhan papan bagi warga yang belum memiliki rumah.
"Pemkab Kapuas akan fokus pada aspek fundamental pembangunan perumahan, yakni percepatan penyediaan lahan dan kemudahan perizinan," ungkapnya, Senin, 24 November 2025.
Kusmiatie menyebutkan bahwa hambatan-hambatan administratif yang berpotensi memperlambat proses pembangunan akan diminimalisir, sehingga target penyediaan hunian dapat tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam program ini dinilai sangat krusial. Menurut Kusmiatie, tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kapuas bisa mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap hunian yang tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga layak huni dan memiliki lingkungan yang sehat.
Kusmiatie menegaskan bahwa Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program ini di tingkat daerah. Dengan adanya percepatan di sektor perizinan dan ketersediaan lahan, diharapkan angka backlog perumahan di Kabupaten Kapuas dapat berkurang secara signifikan, sejalan dengan visi nasional untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak. (SABRIANOOR/j)
