BORNEONEWS, Sampit – Pemerataan listrik di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi pekerjaan besar. Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalteng Sugianto mengungkapkan hingga kini rasio desa berlistrik di Kalteng baru mencapai 83,39 persen.
“Kalau di Kalteng ini memang belum merata. Secara keseluruhan dari 14 kabupaten/kota, rasio desa berlistrik baru 83,39 persen,” kata Sugianto, Selasa, 25 November 2025.
Dari seluruh wilayah Kalteng, ada tiga kabupaten yang dinilai masih tertinggal dalam listrik desa karena rasionya masih berada di bawah 70 persen, yakni Kabupaten Seruyan, Katingan, dan Murung Raya.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PLN telah menyusun roadmap percepatan listrik desa dengan target seluruh desa di Kalteng teraliri listrik pada 2029. Program itu dibagi dalam tahapan kerja pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029.
Khususnya di wilayah Kotim terdapat 12 desa dari 33 desa di Kalteng menjadi bagian dari roadmap jaringan listrik desa tahun 2025 yang dibiayai melalui anggaran belanja tambahan Ditjen Ketenagalistrikan.
“Total 12 desa ini merupakan bagian dari 33 desa yang akan kita kerjakan mulai November ini. Target penyelesaian seluruhnya pada Maret 2026,” ujarnya.
Menurut Sugianto, desa tersebut diprioritaskan karena memenuhi tiga indikator utama percepatan pembangunan listrik desa, yaitu kesiapan infrastruktur, kesiapan perizinan, dan pembebasan tanam tumbuh.
“Tiga kriteria itu menjadi penentu suksesnya pembangunan listrik desa. PLN bertugas membangun jaringan, tetapi urusan perizinan dan tanam tumbuh memerlukan dukungan berbagai pihak,” imbuhnya.
Ia menegaskan dukungan perusahaan besar swasta (PBS) sangat membantu kelancaran program ini. “Sejauh ini keterlibatan PBS sangat positif. Beberapa perusahaan sudah menyampaikan dukungan penuh, baik terkait pembebasan pohon sawit maupun kelengkapan perizinan lainnya,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
