BORNEONEWS, Palangka Raya – Momentum Hari Guru Nasional 2025 menjadi pengingat pahit akan pentingnya pemerataan perhatian terhadap guru di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengharapkan pemerintah kota semakin fokus memenuhi kebutuhan guru yang bertugas di daerah pinggiran maupun wilayah terpencil.
Syaufwan menyoroti bahwa selama ini perhatian pemerintah kota cenderung terpusat pada guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Akibatnya, guru yang mengabdi di daerah pinggiran dan terpencil seringkali merasa diabaikan dan kurang mendapatkan dukungan yang memadai.
"Kita tidak boleh melupakan jasa para guru yang rela berjuang di daerah-daerah terpencil. Mereka adalah pahlawan pendidikan yang sesungguhnya. Pemerintah kota harus memberikan perhatian yang sama kepada mereka," tegasnya, Rabu, 26 November 2025.
Syaufwan mengungkapkan bahwa masih banyak guru di daerah pinggiran dan terpencil yang menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya fasilitas, minimnya akses terhadap pelatihan, serta rendahnya kesejahteraan. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa.
"Guru-guru di daerah terpencil seringkali harus mengajar dengan fasilitas yang seadanya. Mereka juga sulit mengakses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Pemerintah kota harus segera mengatasi masalah ini," ujarnya.
Syaufwan juga menyoroti masalah kesejahteraan guru di daerah terpencil yang masih jauh dari memadai. Gaji yang rendah dan tunjangan yang minim membuat guru-guru tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Kesejahteraan guru adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah kota harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan guru, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil," tegasnya.
Syaufwan berharap pemerintah kota segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan perhatian terhadap guru di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Ia mendesak pemerintah kota untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah pinggiran dan terpencil.
"Pemerintah kota harus berani mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan di daerah pinggiran dan terpencil. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas, memberikan pelatihan, serta meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.
Syaufwan juga meminta pemerintah kota untuk melibatkan DPRD dalam proses pengambilan kebijakan terkait pendidikan. Ia yakin bahwa dengan melibatkan DPRD, kebijakan yang dihasilkan akan lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"DPRD adalah representasi dari masyarakat. Pemerintah kota harus melibatkan DPRD dalam proses pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (MARINI/j)
