BORNEONEWS, Palangka Raya - Upaya pemerintah mempercepat peremajaan kelapa rakyat terus diperkuat melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah. Hal itu ditegaskan dalam Workshop Penguatan Kelembagaan Program Pengembangan Perkebunan Kelapa yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP di Ternate.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara itu mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan pekebun untuk memperkuat sinergi kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program.
Agenda ini menjadi tindak lanjut dari penerbitan Perpres 132/2024 dan Permentan 25/2025 tentang pengembangan perkebunan kelapa nasional.
BPDP menilai bahwa peremajaan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kelembagaan pekebun yang kuat. Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa, Triana Meinarsih, menekankan pentingnya tata kelola organisasi kelompok tani dalam mengakses fasilitas pemerintah.
“Penguatan kelembagaan pekebun merupakan kunci agar intervensi program tepat sasaran dan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat,” ucap Triana pada Jumat, 28 November 2025.
Workshop menghadirkan Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Kepala Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota, serta jajaran OPD terkait. Selain itu, sejumlah perwakilan kelompok tani kelapa berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan kondisi lapangan yang mereka hadapi.
Melalui forum ini, BPDP mendorong agar seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam mengawal program sarana dan prasarana pendukung pengembangan kelapa. Penyelarasan data, pendampingan teknis, serta pemenuhan standar budidaya menjadi beberapa poin prioritas pembahasan.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi ini akan mempercepat peningkatan produktivitas kelapa di Maluku Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.(TESTI PRISCILLA)
