BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah daerah menilai program Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mampu menjawab tantangan utama yang dihadapi perkebunan kelapa di Maluku Utara.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Anwar Husen, mengatakan sebagian besar tanaman sudah menua dan diperlukan pembenahan kelembagaan pekebun agar peningkatan produktivitas dapat tercapai.
“Masih banyak tanaman tua dan kelembagaan pekebun yang perlu diperbaiki. Dengan dukungan pendanaan dan hilirisasi, kami optimistis industri kelapa bisa lebih kuat,” kata Anwar dalam rilis BPDP pada Sabtu, 29 November 2025.
Sebagai rangkaian kegiatan workshop, BPDP lebih dulu melakukan kunjungan lapangan ke PT NICO di Halmahera Utara serta penangkaran kelapa bido di Pulau Morotai.
Kunjungan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BPDP dalam merumuskan pembahasan teknis yang lebih tepat sasaran saat bertemu unsur pemerintah dan perwakilan pekebun di Kanwil DJPb.
Diskusi teknis dalam workshop juga mencermati peluang hilirisasi dan pasar, agar nilai tambah kelapa semakin meningkat di tingkat daerah.
BPDP menilai Maluku Utara memiliki potensi besar menjadi sentra industri kelapa, mengingat kondisi agroklimat dan ketersediaan varietas unggul seperti kelapa bido.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa penguatan kelompok tani menjadi kunci kesuksesan program.
BPDP memastikan pendampingan terus dilakukan, baik dalam penataan administrasi maupun peningkatan kapasitas budidaya dan kelembagaan.
Hasil dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan rencana aksi terukur yang dapat mempercepat modernisasi industri kelapa, sekaligus membuka lebih banyak peluang pendapatan bagi rumah tangga pekebun di Maluku Utara.(TESTI PRISCILLA)
