BORNEONEWS, Palangka Raya – Dampak pengurangan dana transfer pusat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tetap menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, pemerintah akan memastikan hak-hak ASN tetap terpenuhi, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh.
Fairid menyampaikan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan keberlangsungan kesejahteraan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik di kota ini. Ia menegaskan, tidak akan ada pemotongan terhadap TPP yang menjadi hak ASN, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat Palangka Raya.
“Kami berkomitmen untuk tetap menjaga hak-hak ASN, meskipun APBD mengalami penyesuaian,” ujarnya, Minggu, 30 November kemarin.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya. Mukarramah, salah satu anggota DPRD, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut patut diapresiasi. Ia menilai, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan aparatur yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap ASN, yang selama ini bekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Di tengah situasi yang sulit, pemerintah tetap konsisten dalam menjaga hak-hak mereka,” kata Mukarramah, Senin, 1 Desember 2025.
Ia berharap, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan keuangan. Serta menilai bahwa langkah Pemko ini merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.
Ia menambahkan, menjaga kesejahteraan ASN adalah kunci untuk memastikan stabilitas dan efektivitas pelayanan publik di daerah. Serta menegaskan bahwa Pemko untum terus melakukan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Meskipun APBD mengalami penyesuaian, semangat kerja dan dedikasi ASN tetap tinggi demi kemajuan Palangka Raya," tambahnya.
Kebijakan ini diharapkannya mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan ASN, serta memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Palangka Raya optimis mampu menghadapi tantangan ekonomi dan tetap maju menuju pembangunan yang berkelanjutan. (MARINI/H)
