BORNEONEWS, Palangka Raya – Di tengah tantangan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akibat pengurangan dana transfer pusat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan pentingnya pengendalian belanja operasional, efisiensi program, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap aman dan tidak terganggu.
Khemal menjelaskan bahwa DPRD Palangka Raya memahami betul dampak dari penurunan APBD terhadap berbagai sektor, termasuk kesejahteraan ASN. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola keuangan daerah.
“Pengendalian belanja operasional menjadi kunci utama. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif dan efisien,” ujarnya, Senin, 1 Desember 2025.
Selain pengendalian belanja operasional, Khemal juga menekankan pentingnya efisiensi program. Ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi setiap program yang ada dan memprioritaskan program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program-program yang kurang efektif atau tumpang tindih sebaiknya dievaluasi ulang atau bahkan dihentikan.
“Efisiensi program ini penting agar anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih prioritas, seperti belanja pegawai dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Khemal.
Ia menambahkan, DPRD siap mendukung pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian program. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi fokus perhatian DPRD Palangka Raya saat ini.
Khemal meminta Pemko untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan. Ia mencontohkan, sektor pariwisata, retribusi daerah, dan pajak daerah bisa menjadi sumber pendapatan yang potensial jika dikelola dengan baik.
“Kita harus kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru. Jangan hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan optimalisasi pendapatan daerah, kita bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan menjaga kesejahteraan ASN,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, diharapkannya Palangka Raya mampu mengatasi tantangan keuangan dan tetap menjaga kesejahteraan ASN serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (MARINI/H)
