BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya dipastikan akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup signifikan pada 2026. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski demikian Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap menjadi prioritas utama.
Fairid menyampaikan bahwa pengurangan TKD pada tahun depan akan berdampak pada pengelolaan anggaran di daerah.
Namun ia memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan jumlah pegawai maupun pengabaian terhadap hak-hak ASN. Penegasan ini disampaikan di hadapan seluruh perangkat daerah saat upacara di Halaman Kantor Wali Kota Palangka Raya.
"Tahun 2026 nanti kita menghadapi kondisi keuangan yang berbeda. TKD mengalami penurunan yang cukup luar biasa, namun saya pastikan, seluruh ASN tetap kami perhatikan. Tidak ada niatan untuk mengurangi jumlah pegawai. Komitmen ini kami pegang agar pelayanan publik tetap berjalan optimal," tegasnya, Senin, 1 Desember 2025.
Wali Kota juga menekankan bahwa meskipun terdapat keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus tetap menjaga profesionalitas, semangat kerja, dan integritas ASN.
Ia berharap seluruh ASN tetap bekerja profesional, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin juga secara tegas mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjauhi praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan bahwa ASN Kota Palangka Raya harus bersih dan menjadi teladan bagi masyarakat.
Fairid memastikan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah akan lebih ketat, arah kebijakan Pemko tetap akan menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai sebagai aspek yang tidak boleh dikorbankan.
"Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi para ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan publik," pungkasnya. (PATHUR/R)
