PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mengklaim menaruh perhatian serius terhadap tingginya kasus HIV/Aids di wilayahnya. Hingga tahun 2025, tercatat 832 kasus, menempatkan Kobar sebagai daerah dengan kasus tertinggi peringkat ketiga se-Kalimantan Tengah.

Wakil Bupati Kobar, Suyanto, menyebut angka tersebut sebagai “pekerjaan rumah besar” yang harus segera ditangani bersama lintas sektor.

“Kasus HIV/Aids di Kobar pernah rangking 1 se-Kalteng. Saat pengamanan Kapal Thailand, kasus melonjak tinggi. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, Kobar berada di posisi ketiga,” ungkapnya dalam peringatan Hari AIDS Sedunia.

Dari total 832 kasus, sebanyak 69 kasus baru ditemukan sepanjang tahun 2025.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena banyak pasien yang tidak lagi melanjutkan pengobatan. Sebanyak 329 pasien tercatat sebagai lost to follow up atau hilang kontak. Sementara itu, 50 pasien telah meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan Kobar, Achmad Rois, membenarkan kondisi tersebut. “Benar, mereka yang tidak terjangkau ini rentan menularkan. Itu yang menjadi target pencarian agar mau melanjutkan pengobatan,” ujarnya usai menghadiri peringatan Hari AIDS Sedunia.

Rois menjelaskan, proses penelusuran kerap terkendala karena sebagian pasien menghindar ketika mengetahui petugas yang datang adalah tenaga kesehatan.

Fenomena ini memperkuat anggapan bahwa HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, di mana angka sebenarnya diyakini lebih besar dari data yang terlaporkan.

Sebaran 69 kasus baru HIV/Aids pada tahun 2025 menunjukkan dominasi pada usia produktif, yaitu, 20–29 tahun: 24 kasus, 40–59 tahun: 25 kasus , 30–39 tahun: 17 kasus 15–19 tahun: 2 kasus 1–4 tahun: 1 kasus

Rois menambahkan, penyebaran HIV/Aids kini semakin meluas. Tidak hanya pada kelompok berisiko tinggi, namun juga mulai menjangkiti ibu rumah tangga dan ibu hamil. Bahkan pada tahun 2023, dilaporkan ada seorang anak terinfeksi HIV.

Menurutnya, stigma negatif menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus di lapangan. Banyak pengidap enggan memeriksakan diri karena takut mendapat penilaian buruk dari masyarakat.

“Upaya pencegahan terus kita lakukan dengan penyuluhan di sekolah, pelacakan kontak erat, serta pendampingan bagi pengidap,” tutupnya.
(DANANG/j)