BORNEONEWS, Palangka Raya - Kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemangkasan anggaran di 2026 untuk pemerintah daerah membuat kekhawatiran semua pihak.
Misalnya pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya mencapai Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun di 2026.
Kondisi ini tentu membuat pemerintah daerah kurang leluasa dalam rangka melaksanakan program kerja, karena keterbatasan anggaran guna melakukan percepatan pembangunan.
Oleh karena itu Rano Rahman, Ketua OKK DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalteng memberikan masukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Petama, Pemprov Kalteng perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan digitalisasi layanan.
Kedua, rasionalisasi dan efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan program strategis. Ketiga, perlu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui hilirisasi produk unggulan dan diversifikasi sektor.
Menurutnya tidak kalah penting yaitu penguatan tata kelola keuangan dengan transparansi anggaran dan koordinasi lintas sektor.
"Kunci keberhasilan Gubernur Kalteng adalah meningkatkan kemandirian daerah dan melakukan pengetatan belanja secara cerdas," pungkasnya.
Masukan Rano Rahman ini disampaikan saat menghadiri acara silaturahmi pengurus Parpol di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng, Senin malam 1 Desember 2025. (ROKIM)
