BORNEOENWS, Kuala Kurun - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.
"Salah satu rekomendasi kami yakni, kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk tetap memprioritaskan pekerjaan yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat," kata juru bicara Banggar DPRD Gumas Herbert Y Asin, Selasa, 2 Desember 2025.
Khususnya perbaikan infrastruktur kritis seperti jembatan putus, tambal sulam jalan kota, tambal sulam jalan Kurun- Pilang Munduk dan intensifkan penggunaan alat berat Pemerintah Daerah untuk perbaikan jalan-jalan utama.
Kemudian untuk sektor pendidikan, ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan membahayakan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam APBD tahun anggaran 2026.
Selain itu, keluhan dari pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang salah satunya kekurangan atau keterlambatan distribusi obat harus ditangani secara serius, mengingat ketersediaan obat tidak boleh kosong karena berpengaruh langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
"DPRD juga mendukung percepatan peningkatan status puskesmas menjadi BLUD, termasuk percepatan pembinaan teknis dan administrasi agar target peningkatan mutu layanan dapat segera tercapai," ucap Herbert.
Selanjutnya, untuk kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS, perlu disiapkan skema pendanaan dari pemerintah daerah agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang memadai. (RISKA YULYANA/R)
