SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Menjelang akhir 2025, masyarakat di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyambut kabar yang telah mereka nantikan selama hampir dua dekade. Setelah 18 tahun sejak pemekaran dari Kecamatan Mentaya Hulu, seluruh desa di wilayah itu akhirnya berada di ambang menikmati terang listrik PLN.

Tahun ini, 10 desa di Bukit Santuai masuk dalam peta jalan (road map) jaringan listrik desa (lisdes) PLN dan ditargetkan tuntas pada 2026. Sedangkan empat desa lainnya diketahui telah terlebih dahulu menikmati aliran listrik PLN.

“Jika jaringan listrik untuk 10 desa ini selesai 2026, itu artinya seluruh desa di Bukit Santuai sudah teraliri listrik PLN untuk pertama kalinya sejak 18 tahun pemekaran,” ujar Camat Bukit Santuai Agus Saptono, Jumat, 5 Desember 2025.

Kecamatan Bukit Santuai mendapat kuota terbesar jaringan listrik desa yang ada di Kotim Kotim tahun ini, yakni 10 dari total 12 desa. Dua sisanya berada di Kecamatan Cempaga Hulu.

Sepuluh desa di kecamatan tersebut yang segera menikmati listrik PLN yakni Desa Tumbang Sapia, Tumbang Getas, Tewai Hara, Tumbang Payang, Tumbang Kania, Tumbang Torung, Lunuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Saluang, dan Tumbang Batu.

--page

Adapun desa yang telah lebih dulu menikmati listrik PLN yaitu Desa Tumbang Kementing, Tanah Haluan, Tumbang Penyahuan, dan Tumbang Tilap.

Langkah percepatan dilakukan dengan menjalin komunikasi aktif antara pemerintah kecamatan, PLN, perusahaan besar swasta (PBS), pemilik lahan, dan masyarakat.

Bahkan, pada 28 November 2025, pihak kecamatan telah mengikuti agenda rekonsiliasi pembangunan lisdes bersama PLN UP2K Kalteng di Palangka Raya.

“Seluruh kepala desa saat itu sudah menandatangani pakta integritas, proposal sudah lengkap, termasuk kesediaan masyarakat pemilik lahan untuk tidak menuntut ganti rugi,” imbuhnya.

Terkait izin melintas jaringan listrik di lahan kebun sawit perusahaan, Pemerintah Kecamatan telah aktif berkomunikasi dan perusahaan sepakat mendukung program tersebut. Seperti di Desa Tumbang Batu, izin dari PT Berkat Cahaya Timber (BCT) telah diterbitkan. Sementara untuk sembilan desa lain, persetujuan sudah disampaikan dan izin resmi diperkirakan terbit dalam 2–3 hari.

--page

"Pada dasarnya perusahaan telah mendukung. Begitu juga masyarakat dan pemilik tanah yang dilalui jaringan listrik juga mendukung," ujarnya. 

Selain itu, kendala infrastruktur jalan yang masih rusak dilaporkan beberapa kepala desa akan mendapat dukungan perbaikan dari PT AWL, PT Sarpatim, PT Karya Makmur Abadi (KMA), dan PT Agro Bimantara Plantation (ABP).

"Ada 4 perusahaan yang telah menyatakan untuk mendukung memperbaiki infrastruktur jalan, tinggal kami rapatkan bagaimana teknisnya di lapangan," tambah Agus Saptono.

Lanjutnya, selama bertahun-tahun, masyarakat Bukit Santuai bergantung pada genset dengan biaya operasional yang tinggi. Harga solar yang mahal membuat warga harus mengeluarkan banyak uang untuk kebutuhan penerangan.

“Dengan listrik PLN, warga hanya beli token, jauh lebih hemat. Ini akan sangat berdampak pada ekonomi. UMKM bisa berkembang, misalnya warga ingin buat es sendiri, membuka usaha rumahan, atau menyimpan bahan makanan lebih lama,” katanya.

--page

Di sektor pelayanan publik, listrik juga akan menjadi perubahan besar. Fasilitas pendidikan dan kesehatan selama ini sering terkendala listrik yang menyebabkan pelayanan belum optimal, nantinya akan segera teratasi.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kotim Halikinnor yang secara intens menyuarakan kebutuhan listrik desa kepada pemerintah pusat. Hingga akhirnya program lisdes disetujui melalui anggaran tambahan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia juga mengapresiasi Anggota DPRD Kotim Dapil V dan Komisi I DPRD Kotim yang aktif mendorong realisasi dan memfasilitasi koordinasi lintas pihak demi mewujudkan listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

“Setelah 18 tahun baru kali ini Bukit Santuai mendapat kuota lisdes. Kami sangat bersyukur banyak pihak memberi dukungan luar biasa,” tandasnya. 

Sebelumnya, PLN menyatakan 12 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masuk dalam peta jalan (road map) pembangunan jaringan listrik desa (lisdes) dan ditargetkan selesai pada Maret 2026. 

“Ada 33 desa yang akan kami kerjakan November ini, 12 di antaranya berada di Kotawaringin Timur dan target kami harus selesai pada Maret 2026," kata Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Kalimantan Tengah (UP2K Kalteng) Sugianto saat RDP bersama Komisi I DPRD Kotim beberapa waktu lalu.

--page

Sugianto menjelaskan, peta jalan lisdes ini telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pelaksanaan menggunakan anggaran tambahan belanja DJK yang berada di bawah Kementerian ESDM. (DEWI PATMALASARI/j)