BORNEONEWS, Palangka Raya – Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak menekankan tanggung jawab besar yang ditanggung pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang transparan. Pesan ini disampaikan dalam kesempatan pertemuan dengan jajaran SKPD dan BLUD terkait pengelolaan keuangan daerah, di Hotel Swisbell Danum Palangka Raya, Jumat, 5 Desember 2025.
Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak boleh dianggap sewenang-wenang. Setiap satuan uang tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat, yang membutuhkan perawatan dan pengelolaan yang cermat.
Arbert menjelaskan bahwa amanah masyarakat tersebut tidak hanya harus dicatat dengan benar dan akurat. Lebih jauh, laporan keuangannya juga harus disajikan secara profesional dan selalu siap untuk diaudit oleh pihak yang berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Proses penyusunan dan pelaporan keuangan tidak boleh dianggap sekadar rutinitas teknis atau kewajiban administratif belaka. Proses ini memiliki makna lebih dalam sebagai wujud komitmen PD untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya," tegasnya, Jumat, 5 Desember 2025.
Dia menambahkan bahwa akuntabilitas keuangan transparan adalah landasan untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasa uang mereka dikelola dengan baik, akan terbentuk hubungan sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga.
--page
"Untuk mewujudkannya, berdasarkan arahan bapak walikota mengajak seluruh jajaran SKPD dan BLUD untuk meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan mereka. Setiap langkah dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku dan aturan perundang-undangan yang ada," ajaknya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam memastikan kualitas laporan keuangan. Setiap SKPD dan BLUD harus saling mendukung dan memverifikasi data agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat merusak kredibilitas pemerintah.
Dengan harapan tinggi, ia berharap bahwa penekanan pada tanggung jawab dan amanah masyarakat akan membawa perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. (MARINI/j)
