BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Andri Permana, mengingatkan peserta Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Rencana Aksi Penyampaian Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Konsolidasi Tahun Anggaran 2025" tentang tujuan inti acara tersebut.
Acara yang digelar di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya, Jumat, 5 Desember 2025, diadakan untuk menyusun langkah-langkah jelas dalam penyusunan dan penyerahan laporan keuangan daerah tahun depan. Menurut Andri, FGD ini bukan sekadar acara rapat biasa, melainkan kesempatan penting untuk menggali masukan dari seluruh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan.
"Kita perlu mengumpulkan pandangan dari SKPD, BLUD, dan elemen terkait agar rencana aksi yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan dan kondisi sebenarnya di lapangan," ujarnya.
Salah satu poin yang ditegaskan Andri adalah pentingnya menghasilkan rencana aksi yang konkret dan aplikatif.
Ia menekankan bahwa dokumen rencana aksi tidak boleh hanya sekadar kertas kosong atau teori yang sulit diterapkan. Setiap langkah yang direncanakan harus memiliki target yang jelas, waktu pelaksanaan yang terdefinisi, dan penanggung jawab yang jelas.
--page
Andri menjelaskan bahwa rencana aksi yang dibuat harus mampu menjadi pedoman kerja yang andal bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Palangka Raya. Dengan pedoman yang jelas, diharapkan semua satuan kerja dapat bekerja secara terkoordinasi dalam menyusun laporan keuangan TA 2025.
Selain itu, FGD ini juga membahas tentang proses konsolidasi laporan keuangan. Andri menyampaikan bahwa konsolidasi yang tepat dan akurat adalah kunci untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang lengkap dan sesuai standar. Setiap SKPD dan BLUD diminta untuk memastikan laporan keuangan masing-masing sudah akurat sebelum dikonsolidasikan.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan rencana aksi ini bertujuan untuk memastikan penyampaian laporan keuangan TA 2025 dapat terlaksana tepat waktu. Hal ini menjadi bagian dari upaya terus-menerus pemerintah kota untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Peserta FGD yang berasal dari berbagai SKPD, BLUD, dan perwakilan BPKAD berpartisipasi aktif dalam diskusi. Mereka membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan serta memberikan usulan solusi yang praktis untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi.
"Andaikan rencana aksi ini diterapkan dengan baik, saya yakin penyusunan laporan keuangan TA 2025 akan lebih lancar, akurat, dan tepat waktu. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mencapai target pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik," tutupnya. (MARINI/j)
