BORNEONEWS, Palangka Raya - Duka masih menyelimuti tanah Sumatera. Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan luka mendalam. Rumah-rumah hanyut, nyawa melayang, dan ribuan warga kehilangan tempat berpijak.
Di tengah keprihatinan ini, muncul berbagai suara, analisis, dan tudingan. Ada yang menyebut pembukaan lahan sebagai biang kerok. Ada pula yang menyoroti tambang dan perkebunan.
Namun, Rawing Rambang, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Cabang Kalimantan Tengah, mengajak semua pihak untuk menahan diri.
“Akhir-akhir kita baru saja mengalami bencana alam yang sangat besar terhadap saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tentunya kita ikut berempati dan berlangsungkawa terhadap seluruh keluarga korban yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di ketiga daerah tersebut. Tapi dalam menyikapi bencana, kita perlu kehati-hatian dalam menarik kesimpulan,” kata Rawing kepada Borneonews pada Jumat, 5 Desember 2025.
Menurut Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalteng ini, dalam hal analisis akibat bencana alam ini seharusnya dikaji secara mendalam dan ilmiah, jangan sampai memberi kesimpulan yang keliru.
"Karena kesimpulan atau penafsiran yang tergesa-gesa dapat menyebabkan penangan dan pencegahan bencana yang tidak tepat kedepannya," tegas Rawing.
Dosen Ilmu Pertanian Universitas Kristen Palangka Raya ini menuturkan bahwa curah hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini bukan hal biasa.
“Di Sumatera, curah hujan sempat mencapai 411 mm dalam sehari. Itu setara dengan satu setengah bulan hujan turun sekaligus. Tanah mana yang sanggup menampung air sebanyak itu dalam waktu singkat?” katanya.
Ia menyebut, November dan Desember memang dikenal sebagai bulan-bulan rawan. Di Kalimantan pun, warga sudah bersiap siaga.
“Topografi yang berbukit dan lereng memperbesar risiko longsor. Kalau hujan ekstrem datang, aliran permukaan atau run off pasti tinggi,” tambahnya.
Rawing tidak menyangkal bahwa pengelolaan lahan dan hutan perlu terus dievaluasi. Tapi ia mengingatkan bahwa pembangunan dan pemanfaatan lahan juga bagian dari kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya menjaga hutan tanpa memikirkan kesejahteraan. Penduduk bertambah, kebutuhan pangan meningkat. Maka, yang perlu kita dorong adalah pembangunan yang berkelanjutan. Istilah saat ini yang sering digunakan adalah pembanguna berkelanjutan atau sustainable development,” tutup Rawing. (TESTI PRISCILLA/H)
