BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua FKPT DIY Dewo Isnubroto Imam Santoso menyarankan FKPT Kalteng untuk membuka data potensi radikalisme kepada pemerintah daerah dan DPRD agar mendapat dukungan politik anggaran.
Ia menilai langkah itu penting agar kepala daerah dan DPRD mengetahui tingkat kerawanan radikalisme sehingga FKPT mendapat penguatan kebijakan meski dalam bentuk program atau kegiatan.
Dewo menjelaskan dasar politik anggaran di DIY berasal dari Perda Nomor 1 Tahun 2022 sehingga FKPT dapat melaksanakan berbagai kegiatan penanaman ideologi, termasuk 78 kegiatan nilai Pancasila dan 60 kegiatan sosialisasi Kebhinekaan setiap tahun.
Ia menambahkan kegiatan tersebut menyasar kelompok masyarakat di kelurahan atau kecamatan, sekolah, serta perguruan tinggi melalui kolaborasi dengan Kesbangpol, pemerintah daerah, DPRD, Densus 88, dan lembaga lainnya.
Ketua FKPT Kalteng Prof DR Khairil Anwar M.Ag mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan dan menyatakan FKPT Kalteng banyak belajar terkait harmonisasi program serta langkah mendapatkan dukungan anggaran.
--page
Khairil menyampaikan hasil koordinasi akan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan berharap apa yang dilaksanakan FKPT DIY bisa diadopsi di Kalteng untuk upaya penyelamatan generasi bangsa dari paparan radikalisme.
"Kami berharap apa yang dilaksanakan FKPT DIY, bisa diadopsi di Kalteng. Tentunya dengan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah," tegas Khairil, Senin, 8 Desember 2025. (HERMAWAN DP/j)
