BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Barito Timur menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang dirangkai dengan kegiatan pendidikan politik sebagai upaya memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan kapasitas kader dalam mengawal program-program strategis pemerintah di daerah, Rabu, 10 Desember 2025.
Ketua DPC Partai Gerindra Barito Timur yang juga Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Eskop mengatakan kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari agenda pembinaan internal partai.
Hanya saja, pelaksanaannya tahun ini digelar pada penghujung tahun. “Rakercab dan pendidikan politik dilaksanakan setiap tahun, kebetulan yang tahun ini kita laksanakan di akhir tahun,” ujar Eskop.
Kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah. Di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Barito Timur yang menyampaikan materi tentang perkembangan dinamika politik terkini,
Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur yang memaparkan program Makan Bergizi Gratis, serta Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM terkait penguatan program Koperasi Desa Merah Putih.
“Acara tersebut diisi oleh beberapa narasumber, di antaranya Kepala Kesbangpol yang membawakan materi perkembangan politik saat ini, kemudian Kepala Dinas Pendidikan yang menyampaikan program makan bergizi gratis, dan materi Koperasi Desa Merah Putih oleh Kepala DisdagkopUKM,” jelasnya.
Eskop menegaskan bahwa kader Gerindra di daerah diberikan mandat untuk ikut mengawasi langsung implementasi kebijakan pemerintah pusat di lapangan, sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan dilaporkan.
“Jadi kami diberi tugas untuk memantau program pemerintah pusat di daerah, kalau ada kendala-kendala di lapangan agar dilaporkan,” tegasnya.
Eskop menambahkan bahwa peran pengawalan tersebut tidak hanya terbatas pada program pemerintah pusat, tetapi juga mencakup kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Menurutnya, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan politik partai dalam memastikan program benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami bertanggung jawab untuk ikut mengawal program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” tandas Eskop. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
