BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sekolah Khusus Harapan (SKH) Negeri 1 Pangkalan Bun menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025. yang diikuti dengan antusias oleh siswa, guru, dan orang tua, Kamis, 11 Desember 2025.
Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, yang memberikan perhatian terhadap peningkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah.
Sri Lestari menyampaikan, bahwa seluruh anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan akses terhadap pelayanan publik.
"Kesetaraan layanan menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya," ujarnya, saat diwawancarai awak media.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada anak-anak istimewa, tenaga pendidik, dan orang tua.
Tiga elemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif.
Sri Lestari juga menekankan perlunya payung hukum yang jelas dalam bentuk peraturan daerah untuk memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas.
Dengan adanya legal standing tersebut, pemerintah maupun pihak swasta dapat lebih optimal memberikan ruang pengembangan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain aspek legalitas, ia menyoroti pentingnya penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas. Menurutnya, infrastruktur pendukung harus diperhatikan secara serius agar penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas publik dengan aman dan nyaman.
Di sektor pendidikan, Sri Lestari kembali mengingatkan, bahwa Kalimantan Tengah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik dengan kompetensi pendidikan luar biasa.
"Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan guru khusus agar pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SKH Negeri 1 Pangkalan Bun, Dwi Haryono, mengapresiasi antusiasme siswa dan orang tua dalam mengikuti peringatan HDI tahun ini.
Ia berharap peringatan serupa ke depan dapat diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kobar agar dampaknya bisa lebih luas dan melibatkan lebih banyak pihak.
Dengan adanya perhatian dari para pemangku kebijakan serta dukungan lingkungan pendidikan, peringatan HDI 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan layanan pendidikan dan fasilitas publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Kobar.(NURITA/R)
