BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menegaskan bahwa kelapa sawit tetap menjadi salah satu komoditas strategis yang memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan peran multisektor industri sawit yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
"Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai sektor. Namun, kelapa sawit menjadi komoditas dengan kontribusi besar karena menopang jutaan masyarakat, mulai dari petani, tenaga kerja, hingga pelaku industri turunan," kata Rawing kepada Borneonews pada Kamis, 11 Desember 2025.
Mengacu pada Statistik Sementara Ditjen Perkebunan 2024, ia menjelaskan bahwa luas areal sawit nasional mencapai 16,38 juta hektare dengan produksi 47–50 juta ton. Pada 2023, nilai ekspor sawit tercatat sebesar 24 miliar dolar AS.
“Angka ini menunjukkan betapa besar kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng ini.
Tidak hanya dari sisi devisa, lanjutnya, industri sawit menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Rawing merinci, sedikitnya 9,7 juta tenaga kerja terserap secara langsung, serta 7–8 juta tenaga kerja lainnya pada sektor tidak langsung. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 3,5 persen.
--page
“Dari data ini terlihat jelas bahwa jutaan masyarakat menggantungkan hidup pada komoditas sawit,” tegas Dosen Ilmu Pertanian Universitas Kristen Palangka Raya ini lagi.
Ia menambahkan, pada aspek lingkungan, perusahaan sawit diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2025. ISPO memuat tujuh prinsip utama, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan, praktek perkebunan baik (GAP), pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati, hingga tanggung jawab sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rawing menegaskan bahwa penerapan ISPO menjadi bukti bahwa industri sawit tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga keberlanjutan.
“Ada prinsip transparansi dan peningkatan usaha berkelanjutan yang wajib dipenuhi. Ini penting untuk memastikan kelapa sawit memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan lingkungan,” tuturnya. (TESTI PRISCILLA/j)
