BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran memberikan tanggapan resmi terkait penetapan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng, Vent Christway, sebagai tersangka korupsi.
Kasus yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait tambang zirkon senilai sekitar Rp1,3 triliun ini menjadi sorotan publik. Pemimpin daerah tersebut menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk menjaga kelancaran pelayanan publik.
Menurut Agustiar Sabran, pihaknya telah menerima informasi resmi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng mengenai status terbaru Vent Christway.
Penetapan sebagai tersangka merupakan tahap selanjutnya dalam proses hukum yang sedang berjalan, dan gubernur menegaskan akan menghormati setiap langkah yang dilakukan oleh otoritas berwenang.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengemban tugas kepemimpinan Dinas ESDM sementara waktu.
"Kami akan segera menunjuk Plt agar aktivitas kerja dinas tidak terganggu dan program-program yang telah direncanakan tetap dapat berjalan sesuai target," ujar Agustiar, Sabtu, 13 Desember 2025
Penunjukan ini diharapkannya dapat menjaga stabilitas dan kontinuitas pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral yang sangat penting bagi pembangunan Kalteng.
Agustiar Sabran juga menyampaikan apresiasi terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Kalteng dan sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh tersangka. Menurutnya, proses hukum yang transparan dan adil merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Kita menghargai upaya penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, serta kesediaan semua pihak untuk menjalani proses dengan penuh rasa tanggung jawab," jelasnya.
Selain menjaga kelancaran program kerja, Agustiar juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap lini pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat perkembangan daerah.
"Kita akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi dari akar masalahnya, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi," tegas Agustiar. (MARINI/y)
