BORNEONEWS, Palangka Raya - Bagi para pekebun swadaya yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berkah Mulya Jaya atau BMJ, alokasi dana lingkungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial kolektif.
Hal ini terbukti dengan diserahkannya dana insentif sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO untuk mendukung pengelolaan lingkungan, termasuk hutan desa dan program pra-pelepasliaran orangutan di Pulau Salat, Kalimantan Tengah.
Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya atau BMJ, Choirul Fuadi, menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari kesadaran bersama para anggota.
"Kami ingin manfaat sertifikasi RSPO dirasakan secara luas. Bukan hanya untuk peningkatan ekonomi pekebun swadaya, tetapi juga untuk menjaga lingkungan dan satwa dilindungi. Alokasi dana tersebut, termasuk untuk konservasi orangutan, adalah komitmen bersama para pekebun swadaya BUMDes Berkah Mulya Jaya,” ujar Choirul dalam rilis kepada Borneonews pada Selasa, 16 Desember 2025.
Selama tahun 2025, lanjutnya, BUMDes BMJ mencatat peningkatan signifikan penjualan kredit RSPO melalui skema Book and Claim. Pada tahun sebelumnya, nilai penjualan tercatat sebesar Rp762 juta, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp1,2 miliar.
"Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya jumlah anggota pekebun swadaya dan bertambahnya total area perkebunan yang tersertifikasi RSPO serta adanya peningkatan produksi di bawah naungan BUMDes BMJ," jelasnya lagi.
Dalam penerapan praktik keberlanjutan, BUMDes BMJ mendapatkan pendampingan dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk atau SSMS dalam memastikan para pekebun swadaya menerapkan praktik perkebunan yang sesuai dengan regulasi, ramah lingkungan, serta memenuhi standar keberlanjutan RSPO dan ISPO.
"Pendampingan ini mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap aspek lingkungan dan sosial, serta pengelolaan insentif secara akuntabel," bebernya. (TESTI PRISCILLA/j)
