JAKARTA –

BORNEONEWS, Moskow – Pasukan Arab Saudi dilaporkan telah menarik diri dari Kota Aden, Yaman selatan, termasuk dari markas utama koalisi Arab yang selama ini mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional sejak 2015.

Penarikan tersebut terjadi di tengah meningkatnya aksi kelompok separatis yang memperluas pengaruhnya di sejumlah provinsi timur Yaman. Informasi ini disampaikan sumber pemerintahan Kota Aden kepada kantor berita RIA Novosti.

Menurut sumber tersebut, proses penarikan pasukan Saudi dilakukan secara bertahap dengan mengangkut peralatan militer terakhir dari markas komando koalisi di Al-Shaab, wilayah barat Aden, menuju Provinsi Hadhramaut yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi.

“Truk-truk besar membawa perlengkapan militer Saudi dari markas koalisi ke Hadhramaut,” ujar sumber itu.

Evakuasi pasukan berlangsung sekitar 10 hari. Tahap awal dimulai dengan pemindahan perwira dan prajurit melalui Bandara Internasional Aden, kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan kendaraan lapis baja, persenjataan, sistem komunikasi, serta perlengkapan militer lainnya melalui jalur darat dengan pengamanan ketat.

Pada tahap akhir, pasukan Saudi juga memindahkan perlengkapan administratif dan teknis dari markas mereka di Aden.

Sumber tersebut menyebutkan, penarikan pasukan Saudi dilakukan secara mendadak setelah kelompok separatis Yaman yang tergabung dalam Dewan Transisi Selatan (STC) berhasil mengambil alih Provinsi Hadhramaut dan Al Mahrah di wilayah timur Yaman.

Sementara itu, sumber pemerintahan Yaman lainnya mengungkapkan kepada RIA Novosti bahwa Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman (PLC), Rashad Al-Alimi, melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk membahas eskalasi militer yang terjadi di kawasan timur negaranya.

Kunjungan tersebut dilakukan menyusul pengambilalihan sejumlah lembaga pemerintahan serta bandara di Provinsi Hadhramaut oleh kelompok separatis STC, yang terlibat konflik dengan kelompok suku setempat terkait pengelolaan sumber daya minyak.

Al-Alimi menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan situasi tersebut. Ia menilai eskalasi konflik berpotensi merusak konsensus internal di dalam PLC dan pemerintahan Yaman, serta menghambat upaya pemulihan kekuasaan otoritas yang sah di wilayah yang masih dikuasai kelompok pemberontak Ansar Allah (Houthi).

Sebelumnya, pada awal Desember, pasukan yang bersekutu dengan kelompok separatis selatan dilaporkan merebut ladang minyak Al Masilah milik PetroMasila setelah bentrokan dengan unit Aliansi Suku Hadhramaut yang selama lebih dari setahun menguasai kawasan tersebut.

Bentrokan itu menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan terluka dari kedua belah pihak, serta memaksa perusahaan minyak tersebut menghentikan produksi yang mencapai sekitar 85.000 hingga 90.000 barel per hari.

Sumber: Sputnik–OANA/ANTARA