BORNEONEWS, Beijing – Pemerintah China menuding manuver kapal nelayan Filipina sebagai pemicu terjadinya insiden terbaru di kawasan Laut China Selatan, khususnya di sekitar atol karang Xianbin Jiao yang juga dikenal sebagai Sabina Shoal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 15 Desember 2025, menyatakan kapal-kapal penangkap ikan Filipina dinilai melakukan tindakan berbahaya meski telah mendapat peringatan berulang dari pihak China.
“Nelayan Filipina dengan sengaja berlabuh di laguna Xianbin Jiao dan melakukan manuver berisiko, termasuk berbelok secara tiba-tiba dari jalur pelayaran,” ujar Guo Jiakun.
Xianbin Jiao merupakan atol karang di bagian timur Kepulauan Spratly, berjarak sekitar 72 mil laut dari Pulau Palawan dan sekitar 160 mil laut dari Kalimantan. Wilayah tersebut membentang hampir sepanjang 23 kilometer dan menjadi salah satu titik sensitif dalam sengketa Laut China Selatan.
China menegaskan bahwa Xianbin Jiao merupakan bagian dari Nansha Qundao atau Kepulauan Spratly yang diklaim berada di bawah kedaulatan Beijing. Menurut Guo Jiakun, pada 12 Desember lalu Filipina disebut mengerahkan sejumlah kapal secara terorganisir ke perairan tersebut untuk melakukan provokasi.
“China memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas Nansha Qundao dan perairan sekitarnya. Filipina harus menghentikan pelanggaran, provokasi, serta tindakan yang merusak stabilitas kawasan,” tegasnya.
Sikap China tersebut mendapat sorotan dari Amerika Serikat. Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Thomas Pigott, pada Minggu (14/12) menyatakan Washington mengecam tindakan China yang diduga menyerang nelayan Filipina menggunakan meriam air serta memotong tali jangkar kapal di sekitar Sabina Shoal.
Pigott menilai aksi tersebut membahayakan keselamatan nelayan dan mengancam mata pencaharian mereka. AS juga menyatakan dukungan kepada Filipina sebagai sekutunya dalam menghadapi tindakan yang dinilai semakin agresif di kawasan tersebut.
Menanggapi pernyataan itu, Guo Jiakun menegaskan Amerika Serikat bukan pihak dalam sengketa Laut China Selatan dan tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam persoalan maritim di kawasan tersebut.
“AS harus menghentikan pernyataan provokatif dan berhenti mendukung upaya Filipina yang memperkeruh situasi di Laut China Selatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjaga Pantai Filipina melaporkan bahwa hampir dua lusin kapal nelayan Filipina mengalami insiden dengan kapal penjaga pantai China di sekitar Sabina Shoal pada Jumat (12/12). Para nelayan dilaporkan terkena semprotan meriam air bertekanan tinggi serta manuver penghalangan agresif.
Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina, Jay Tarriela, menyebut sedikitnya tiga nelayan mengalami luka fisik, sementara dua kapal nelayan mengalami kerusakan cukup parah. Ia juga menyebut adanya pemotongan tali jangkar kapal yang membahayakan keselamatan awak.
Penjaga Pantai Filipina menyerukan agar China mematuhi standar perilaku internasional dan mengutamakan keselamatan jiwa di laut.
Sengketa Laut China Selatan sendiri melibatkan sejumlah negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Kawasan ini strategis karena kaya sumber daya alam serta menjadi jalur utama perdagangan global.
Pada 2002, ASEAN dan China menandatangani Declaration on the Conduct of Parties (DOC) sebagai komitmen menjaga stabilitas dan penyelesaian sengketa secara damai. Namun hingga kini, sengketa wilayah tersebut belum menemukan titik temu.
Filipina pada 2013 mengajukan gugatan arbitrase terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag. Pada 2016, pengadilan memutuskan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Filipina sejauh 200 mil laut berada di bawah hak Manila. Namun, China menolak putusan tersebut dan menyatakan tidak mengikat secara hukum.
ANTARA
