BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto perkembangan penanganan serta pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Laporan tersebut disampaikan Mendagri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025. Tito menjelaskan, sejak hari-hari awal bencana, berbagai unsur pemerintah pusat telah diterjunkan langsung ke lapangan untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan.
“Seluruh unsur pusat turun langsung, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujar Tito di hadapan Presiden.
Selain dukungan personel, Mendagri juga melaporkan realisasi bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui belanja tidak terduga (BTT) yang telah ditingkatkan. Total anggaran BTT yang disalurkan mencapai Rp268 miliar dan telah diterima pemerintah daerah dalam waktu singkat.
“Anggaran BTT yang Bapak tambahkan totalnya Rp268 miliar. Kami sudah cek, dalam tiga hari dana tersebut langsung masuk ke daerah,” kata Tito.
Ia juga mengapresiasi bentuk solidaritas antarpemerintah daerah yang turut membantu wilayah terdampak bencana. Sejumlah daerah memanfaatkan sisa anggaran akhir tahun untuk memberikan bantuan langsung, baik dalam bentuk dana maupun logistik.
“Dari pemantauan kami, bantuan langsung dari daerah-daerah lain mencapai sekitar Rp46 miliar. Selain itu, ada juga pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian ke kabupaten dan kota yang terdampak paling parah,” jelasnya.
Bantuan tersebut, lanjut Tito, disalurkan langsung ke beberapa wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan daerah lainnya.
Dalam bidang administrasi kependudukan, pemerintah juga telah membuka posko pelayanan khusus dengan membentuk sembilan tim untuk mempercepat penerbitan ulang dokumen penting masyarakat yang terdampak bencana.
“Penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran dilakukan secara gratis,” ungkap Tito.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan, termasuk pembebasan biaya, dalam pengurusan dokumen penting lainnya seperti sertifikat tanah, ijazah, hingga dokumen perbankan.
Terkait kondisi wilayah terdampak, Mendagri juga melaporkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang dinilai tidak lagi layak huni akibat longsor dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan relokasi.
Proses relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena sudah tidak aman. Kami bekerja sama dengan bupati untuk menyiapkan administrasi pemerintahan yang baru. Nama desanya tetap, tetapi lokasi dan pemerintahannya baru,” pungkas Tito.
ANTARA
