BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery mengatakan, usulan pembangunan yang terkumpul dari masa reses harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya pemotongan terhadap Tunjangan Khusus Daerah (TKD) serta perluasan perhatian terhadap objek wajib pajak sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Khemal Nasery menjelaskan bahwa pemotongan TKD yang diterima oleh Kota Palangka Raya berdampak pada alokasi anggaran untuk berbagai program pembangunan.
Meskipun demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan cara yang bijak dan terencana.
"Kita tidak bisa menerapkan semua usulan sekaligus, namun kita akan memastikan yang paling mendesak dan penting mendapatkan prioritas," ucapnya, Rabu, 17 Desember 2025.
Salah satu poin yang menjadi fokus adalah penyesuaian usulan dengan kondisi anggaran yang ada. Setiap usulan akan melalui proses evaluasi kelayakan teknis dan finansial secara cermat oleh tim khusus yang dibentuk bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang direalisasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa memberatkan keuangan daerah.
Selain itu, Khemal Nasery mengungkapkan bahwa objek wajib pajak akan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.
Pihaknya akan memperhatikan kontribusi dari objek wajib pajak dalam setiap wilayah, sekaligus menyusun program yang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi lebih banyak pada pendapatan daerah.
"Ini adalah siklus yang saling menguntungkan – pembangunan mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar tersebut menambahkan bahwa realisasi usulan dari reses akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas yang telah ditetapkan.
Tahapan pertama akan difokuskan pada perbaikan prasarana dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di beberapa kelurahan.
Proses penentuan prioritas juga melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dan perwakilan kelurahan. Khemal Nasery menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa prioritas yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.
"Kita memahami bahwa masyarakat berharap usulan mereka segera terealisasikan, namun dengan kondisi anggaran yang ada, kita perlu melakukan pengelolaan yang cerdas," tegas Khemal Nasery.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penentuan dan realisasi usulan akan dilakukan secara transparan, dengan laporan perkembangan yang akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.
Khemal Nasery juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Palangka Raya.
Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan terkait anggaran, dengan perencanaan yang baik dan kerja sama yang solid, usulan reses dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan kota.
"Intinya, kita akan memastikan setiap langkah pembangunan kita lakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab," pungkasnya. (MARINI/j)
