BORNEONEWS, Palangka Raya – Juru Bicara DPRD Palangka Raya dari Dapil III, Arif M. Norkim, menyampaikan, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai kegiatan seperti reses dan musrenbang, cenderung sama dari tahun sebelumnya.
Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa masih banyak kebutuhan dasar warga yang belum terjawab secara menyeluruh. Arif menuturkan, kebutuhan terkait perbaikan jalan, drainase, fasilitas kesehatan dan penerangan jalan umum terus muncul berulang kali tanpa adanya penyelesaian yang tuntas dari pihak terkait.
"Sangat disayangkan bahwa aspirasi yang sudah kita kumpulkan dari tahun ke tahun justru mandek di atas kertas saja," ungkapnya, Rabu, 17 Desember 2025.
Ia melanjutkan, banyak usulan yang telah tercatat dalam dokumen perencanaan, namun tidak terealisasikan atau hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan dengan kualitas yang menurutnya tidak maksimal.
Kondisi ini, kata Arif, menyebabkan masyarakat mulai merasa frustasi dan kurang percaya terhadap proses pengumpulan aspirasi. Beberapa warga bahkan menyampaikan bahwa mereka merasa hanya dijadikan objek untuk mengumpulkan data, namun tidak melihat dampak nyata dari usulan yang mereka ajukan.
Arif mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan aspirasi mandek di atas kertas adalah kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta keterbatasan anggaran yang tidak diimbangi dengan prioritisasi yang jelas.
Selain itu, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menjadi penyebab utama masalah tersebut.
"Kita tidak boleh hanya puas dengan mengumpulkan aspirasi dan membuat dokumen indah semata," tegas Arif.
Ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan setiap aspirasi yang dihimpun dapat terealisasikan dengan baik, termasuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program kerja Pemkot Palangka Raya.
Langkah yang akan diambil antara lain adalah membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan usulan masyarakat, melakukan koordinasi berkala dengan seluruh SKPD terkait, serta menyampaikan laporan perkembangan secara terbuka kepada masyarakat.
Pihaknya juga akan mendorong adanya transparansi dalam alokasi dan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang bersumber dari aspirasi warga.
Pada akhir pernyataannya, Arif M. Norkim mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Palangka Raya yang lebih baik dan menjawab kebutuhan dasar setiap warganya.
"Waktu sudah tidak bisa kita tunda lagi, kita harus segera memberikan dampak nyata dari setiap aspirasi yang telah disampaikan," pungkasnya. (MARINI/y)
