BORNEONEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, enam orang diamankan dalam OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang menjadi operasi ke-11 sepanjang tahun 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan tersebut. Ia menyebut seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.
“Sampai saat ini, enam orang telah diamankan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam, 18 Desember 2025.
Menurut Budi, penyampaian informasi itu sekaligus merespons permintaan peminjaman ruangan di Polres Hulu Sungai Utara. Hingga kini, tim KPK masih melakukan rangkaian kegiatan penindakan di lokasi OTT.
KPK memiliki waktu 1x24 jam sesuai ketentuan KUHAP untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
OTT di Hulu Sungai Utara menambah daftar panjang operasi senyap KPK sepanjang 2025. Sejumlah kasus besar sebelumnya juga telah diungkap, melibatkan kepala daerah, pejabat, hingga aparat penegak hukum.
Pada Maret 2025, KPK menggelar OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat.
Kemudian pada Juni 2025, OTT dilakukan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Operasi berikutnya berlangsung 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Masih pada Agustus, tepatnya 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Selanjutnya, pada 20 Agustus 2025, KPK menindak kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Pada 3 November 2025, OTT menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Tak berselang lama, 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, serta gratifikasi lainnya.
OTT juga dilakukan pada 9–10 Desember 2025 terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Terbaru sebelum Hulu Sungai Utara, KPK menggelar OTT pada 17–18 Desember 2025 di Tangerang. Dalam operasi itu, KPK menangkap seorang jaksa, dua pengacara, serta pihak swasta, dan menyita uang tunai Rp900 juta.
Selain itu, pada 18 Desember 2025, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan total 10 orang diamankan dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
ANTARA
