BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery menegaskan bahwa Pemerintah kota akan menghadapi tantangan keuangan yang cukup besar pada tahun 2026 akibat adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan.
Informasi mengenai potongan dana ini telah disampaikan oleh pemerintah pusat dan menjadi perhatian utama bagi seluruh elemen daerah.
Khemal menyampaikan bahwa besaran pemotongan TKD yang akan diterima Palangka Raya mencapai angka yang tidak bisa diabaikan, yang berpotensi mempengaruhi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan.
Data yang diterima menunjukkan bahwa potongan tersebut mencakup beberapa komponen utama dalam transfer ke daerah.
Menurutnya, pemotongan dana ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menyeimbangkan keuangan negara dan mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan sendiri.
Meskipun tujuan utamanya baik, namun perlu adanya langkah adaptasi yang matang agar tidak mengganggu kelancaran pembangunan di daerah.
Khemal menjelaskan bahwa pihak DPRD telah melakukan analisis mendalam terhadap dampak potensial pemotongan TKD terhadap anggaran daerah tahun 2026.
Beberapa sektor yang berpotensi terdampak antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas pembangunan Palangka Raya.
"Untuk menghadapi tantangan ini, perlu menyusun beberapa strategi penanganan. Salah satunya adalah dengan lebih mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi fokus prioritas beberapa waktu terakhir," katanya, Minggu, 21 Desember 2025.
Selain meningkatkan PAD, pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah.
Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi program mana yang dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan agar penggunaan anggaran yang tersisa menjadi lebih efisien dan memberikan manfaat yang maksimal.
Khemal juga menegaskan bahwa akan dilakukan koordinasi erat antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun rancangan anggaran tahun 2026.
Proses penyusunan akan lebih memperhatikan prioritas yang mendasar bagi masyarakat, serta mencari berbagai alternatif sumber pendanaan lain seperti kerja sama dengan pihak swasta atau bantuan dari berbagai lembaga.
"Dengan persiapan yang matang dan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, Khemal Nasery berharap bahwa tantangan keuangan akibat pemotongan TKD tahun 2026 dapat dihadapi dengan baik," ujarnya.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan, sehingga pembangunan Palangka Raya tetap dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.
"Pengurangan TKD sekitar Rp253 miliar, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat," tutupnya. (MARINI/R)
