PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mengeluhkan terhentinya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sejak dua bulan terakhir.

Kondisi ini membuat para nelayan terpaksa membeli BBM eceran, dengan harga mencapai dua kali lipat dari harga subsidi.

Terhentinya pasokan BBM subsidi tersebut disebabkan Koperasi LEPP-M3 Swamitra Kumai, dengan kode SPBU-N 68741003 yang selama ini bekerja sama dengan PT Pertamina, tidak mampu melakukan Drop Order (DO) atau pembelian BBM karena mengalami permasalahan keuangan.

Akibatnya, nelayan kecil di Kumai harus membeli solar eceran dengan harga mencapai Rp13.500 per liter, jauh lebih mahal dibandingkan harga solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

Perwakilan nelayan Kecamatan Kumai, Lehan, mengatakan bahwa selama dua bulan terakhir tidak ada lagi pasokan BBM subsidi di koperasi tersebut, sehingga nelayan tidak memiliki pilihan lain selain membeli BBM di luar dengan harga tinggi.

“Permasalahan koperasi kenapa tidak ada lagi minyak ini kami kurang paham juga. Tetapi yang pasti sudah dua bulan lebih minyak tidak ada di koperasi. Sementara harga eceran bisa mencapai dua kali lipat harga subsidi,” kata Lehan, Selasa, 23 Desember 2025.

Ia menjelaskan, untuk kebutuhan operasional melaut, nelayan kecil rata-rata menghabiskan 10 hingga 20 liter solar per hari dan biasanya hanya libur satu kali dalam seminggu. Dengan selisih harga yang cukup jauh, biaya operasional nelayan pun membengkak.

“Harga solar subsidi itu Rp6.800 per liter, sedangkan eceran bisa Rp13.500. Dikalikan saja dalam seminggu operasional, sudah berapa modal yang keluar hanya untuk BBM saja. Ini sangat memberatkan, apalagi kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang hasil tangkapan tidak menentu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Usman. Ia mengaku terpaksa membeli solar eceran demi tetap bisa melaut dan menyambung hidup dari pekerjaannya sebagai nelayan.

“Mau tidak mau kami beli solar eceran. Kadang dapat ikan, kadang tidak, tapi kalau tidak melaut sama sekali tidak ada penghasilan,” ucap Usman.

Lehan berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar distribusi BBM subsidi untuk nelayan bisa kembali normal.

Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi sangat penting untuk menekan biaya operasional nelayan kecil.

Lebih lanjut, Lehan mengungkapkan bahwa persoalan ini sebenarnya telah dikomunikasikan dengan pihak Pertamina. Namun, kendala justru berada di internal koperasi.

“Pihak Pertamina siap mengeluarkan minyak jika dari koperasi ada pembelian. Selama dua bulan ini tidak ada pembelian, sehingga dari Pertamina tidak bisa mengeluarkan minyak. Semoga ada solusi dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan ini," pungkasnya. (DANANG/j)