BORNEONEWS, Beijing – Pemerintah China melayangkan protes keras atas keputusan Amerika Serikat yang melarang penjualan drone buatan DJI di pasar AS dengan dalih perlindungan keamanan nasional. Beijing menilai kebijakan tersebut sarat kepentingan politik dan merugikan perusahaan China secara tidak adil.
“China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan membuat daftar diskriminatif untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 23 Desember 2025.
Larangan itu dikeluarkan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) melalui aturan baru yang meminta konsumen AS tidak membeli drone asing generasi terbaru. FCC memasukkan DJI ke dalam daftar yang disebut Covered List atau “Daftar Tercakup”.
Melalui kebijakan tersebut, FCC melarang impor dan penjualan seluruh sistem pesawat tanpa awak (uncrewed aircraft systems/UAS) dan komponen penting UAS yang diproduksi di luar AS, termasuk perangkat komunikasi dan pengawasan video. Alasannya, produk-produk itu dinilai berisiko terhadap keamanan nasional serta keselamatan warga Amerika.
“AS harus menghentikan praktik yang salah ini dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China,” tegas Lin Jian.
FCC menyebut larangan ini juga berkaitan dengan kesiapan AS menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional berskala besar, seperti Piala Dunia FIFA 2026, perayaan America250, serta Olimpiade Musim Panas Los Angeles 2028.
Dalam aturan tersebut ditegaskan, tanpa otorisasi FCC, model drone baru tidak boleh diimpor, dipasarkan, atau dijual di AS. Namun, kebijakan ini mengecualikan produk DJI yang telah lebih dulu disetujui dan saat ini masih digunakan.
Gedung Putih menilai UAS dan komponen buatan luar negeri berpotensi memungkinkan pengawasan berkelanjutan, pencurian data, hingga operasi destruktif di wilayah Amerika Serikat.
Larangan ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 yang mewajibkan tinjauan keamanan terhadap produk DJI, Autel, dan produsen drone asing lainnya paling lambat 23 Desember 2025.
DJI sendiri menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar drone global, berdasarkan data Research and Markets. Di Amerika Serikat, drone buatan China banyak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari inspeksi infrastruktur, sektor konstruksi, pemantauan pertanian, hingga kebutuhan videografi profesional dan amatir.
Selama setahun terakhir, DJI telah berulang kali menyurati pejabat AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, untuk menyatakan kesiapan perusahaan menjalani pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap produknya.
DJI menegaskan kekhawatiran keamanan nasional seharusnya dievaluasi berdasarkan bukti teknis dan teknologi, bukan semata-mata karena negara asal. Namun, FCC menyebut keputusannya didasarkan pada penilaian lembaga antarkementerian AS yang menyimpulkan drone asing berpotensi disalahgunakan untuk pengawasan dan pengambilan data sensitif.
Kekhawatiran AS terhadap DJI bukan hal baru. Sejak 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI karena isu keamanan siber. Pada tahun yang sama, Departemen Dalam Negeri AS juga mengeluarkan memo internal terkait potensi pengiriman data sensitif ke China.
Pada 2020, DJI dimasukkan ke dalam Daftar Entitas Departemen Perdagangan AS karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Setahun kemudian, Departemen Keuangan AS membatasi investasi terhadap DJI, disusul penetapan DJI oleh Departemen Pertahanan AS pada 2022 sebagai perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer China.
Meski DJI sempat menggugat keputusan tersebut, perusahaan itu kalah dalam proses hukum pada September tahun ini.
Pada Juni 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat pengembangan industri drone domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing.
Selain DJI, sejumlah perusahaan China lain yang masuk dalam Covered List FCC antara lain Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua, Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Pacific Networks, dan ComNet’s.
ANTARA
