BORNEONEWS, Pulang Pisau – Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Yang diaksankan Polda Kalimantan Tengah, di SPPG Polres Pulang pisau di gelar di kecamatan Kahayan Hilir, Senin, 29 Desember 2025.
Ahmad Jayadikarta menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan SPPG di wilayahnya. Ia menyebutkan, Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan tiga lokasi pembangunan SPPG Polres Pulang Pisau.
“Alhamdulillah hari ini saya menghadiri groundbreaking SPPG di Kabupaten Pulang Pisau. Kita memiliki tiga SPPG, pertama yang terletak di Jalan Lintas, kedua yang hampir selesai dan sudah kita tinjau, serta yang ketiga berada di Kecamatan Pali Batu,” ujarnya.
Wabup berharap seluruh proses pembangunan SPPG tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi.
“Mohon doa dari kawan-kawan semua agar pembangunan ini berjalan lancar,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini program SPPG difokuskan untuk pemenuhan gizi para pelajar. Ke depan, sasaran program tersebut direncanakan akan diperluas untuk ibu hamil serta masyarakat yang mengalami stunting.
“Tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa saat ini SPPG masih diperuntukkan bagi pelajar, namun ke depan juga akan diarahkan untuk ibu hamil dan penanganan stunting,” jelas Ahmad Jayadikarta.
Terkait peran pemerintah daerah, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Pulang Pisau mendukung dari sisi pembangunan fisik, sementara pengelolaan makanan dan operasional berada di bawah kewenangan pihak kepolisian.
“Untuk pembangunan SPPG yang berada di depan kantor Polsek Kahayan Hilir, pemerintah daerah kemarin memberikan dukungan pembangunan. Namun untuk urusan makanan dan pengelolaan, itu menjadi kewenangan kepolisian,” terangnya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi kelangkaan bahan pokok akibat program SPPG skala nasional, Ahmad Jayadikarta menyatakan akan mendorong koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pertanian.
“Kami akan menyampaikan kepada Dinas Pertanian agar berkomunikasi dengan pihak kepolisian, terutama terkait pasokan sayur-mayur dan buah-buahan, supaya tidak terjadi kelangkaan. Ini juga menjadi peluang untuk mendorong perekonomian dan mendukung petani lokal,” pungkasnya. (RETHA/j)
