BORNEONEWS, Pulang Pisau – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperluas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan usai mengikuti kegiatan groundbreaking SPPG Gipore yang dilaksanakan di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Senin 29 Desember 2025.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta dan OPD terkit serta unsur terkait lainnya sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis.
Irjen Pol Iwan Kurniawan menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 19 SPPG yang melaksanakan groundbreaking, dengan delapan di antaranya berada di wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
“Secara keseluruhan, jumlah SPPG Polri ditambah SPPG wilayah 3T saat ini kurang lebih mencapai 36 unit. Dari jumlah tersebut, 28 SPPG telah dibangun sebelumnya, dengan rincian enam unit sudah operasional, 11 dalam proses pembangunan, serta 11 lainnya ditambah delapan SPPG yang hari ini mengikuti groundbreaking,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan SPPG yang terus diperluas dapat meningkatkan cakupan pelayanan pemenuhan gizi di Kalimantan Tengah, mengingat masih banyak anak sekolah yang membutuhkan dukungan gizi seimbang.
“Saat ini program makan bergizi gratis masih difokuskan untuk anak-anak sekolah. Untuk ibu hamil dan kelompok stunting memang belum terjangkau sepenuhnya, karena jumlahnya cukup besar,” ujar Kapolda.
Menurut Irjen Pol Iwan, permintaan terhadap program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah terus meningkat, sementara pembangunan SPPG dilakukan secara bertahap sesuai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, Kalimantan Tengah dinilai hampir memenuhi target nasional.
Dalam operasionalnya, Polri secara rutin melakukan evaluasi terhadap SPPG, mulai dari aspek kesehatan, kandungan gizi, keamanan pangan, hingga kelayakan konsumsi makanan yang disajikan.
“Kami juga mengevaluasi operasionalnya. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah ketersediaan sayur-mayur yang terkadang belum optimal. Ke depan, perlu program khusus dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, seperti penyediaan lahan untuk penanaman sayur,” ungkapnya.
Meski saat ini kebutuhan bahan pangan masih tercukupi, Irjen Pol Iwan mengakui adanya kekhawatiran terhadap potensi kelangkaan apabila seluruh SPPG telah beroperasi penuh.
“Oleh sebab itu, kami sudah mulai melakukan kegiatan berkebun sayur sebagai langkah antisipasi ke depan,” pungkasnya. (RETHA/j)
