BORNEONEWS, Palangka Raya - Sidang Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Palangka Raya pada hari ini, 30 Desember 2025 menyaksikan suara kritis yang penting dari Wakil Ketua II DPRD, Nenie Adriati Lambung.
Dia secara tegas meminta agar APBD 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar fokus pada penanganan sejumlah isu strategis yang telah lama menghantui kota.
Nenie menekankan bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, masalah sampah yang terus berkembang di beberapa wilayah Palangka Raya telah mengganggu kualitas hidup warga dan lingkungan, namun alokasi anggaran di tahun-tahun sebelumnya belum menunjukkan dampak yang signifikan.
"Kami menyarankan agar APBD 2026 mengalokasikan anggaran yang lebih optimal untuk infrastruktur pengelolaan sampah dan program pemberdayaan masyarakat," tegasnya, Selasa, 30 Desember 2025.
Selain sampah, pengendalian banjir juga menjadi poin krusial yang dia soroti. Palangka Raya yang sering terkena banjir terutama pada musim hujan telah menyebabkan kerugian material dan gangguan aktivitas masyarakat.
Nenie menekankan bahwa perlu ada langkah konkret melalui APBD 2026, seperti perbaikan saluran pembuangan air hujan dan peningkatan sistem peringatan dini, bukan hanya program sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Isu kesehatan juga tidak terlewatkan, khususnya pencegahan stunting. Nenie Adriati Lambung mengakui bahwa angka stunting di Palangka Raya masih perlu diperbaiki, dan ini membutuhkan kolaborasi antar SKPD dengan dukungan anggaran yang tepat.
Dia menyarankan agar APBD 2026 memprioritaskan program gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak, dan pendidikan orang tua tentang pentingnya gizi.
"Penanggulangan kemiskinan juga menjadi bagian dari daftar isu strategis yang dia usulkan. Meskipun ada beberapa program pemberdayaan ekonomi, banyak warga masih terjebak dalam kemiskinan karena akses kesempatan kerja dan sumber daya yang tidak merata," bebernya.
APBD 2026 perlu menargetkan program yang lebih terarah, seperti pelatihan keterampilan dan pendanaan usaha mikro yang mudah diakses.
mariDia menegaskan bahwa fokus pada isu-isu strategis ini bukan hanya kewajiban pemerintah dan DPRD, tetapi juga kunci untuk membangun Palangka Raya yang lebih layak huni dan sejahtera bagi seluruh warga. (MARINI/R)
