BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya mengakui masih menghadapi keterbatasan serius dalam layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika sepanjang tahun 2025.
Pelaksanaan rehabilitasi masih sangat bergantung pada jejaring lembaga eksternal, terutama lembaga rehabilitasi swasta dan fasilitas kesehatan tingkat puskesmas.
Kepala BNN Kota Palangka Raya, Kombes Pol I Wayan Korna, menyebutkan bahwa keterbatasan fasilitas, khususnya layanan rawat inap, membuat BNN Kota belum mampu menjalankan rehabilitasi secara mandiri.
"BNN Kota Palangka Raya hanya mampu melaksanakan rehabilitasi rawat jalan. Untuk rawat inap dan penanganan lanjutan, kami masih sangat bergantung pada jejaring," ujarnya, Selasa, 30 Desember 2025.
Sepanjang 2025, lembaga rehabilitasi yang paling banyak menangani klien adalah Yayasan Galilea, dengan total 76 klien. Sementara itu, kontribusi fasilitas kesehatan pemerintah dinilai masih minim.
"Puskesmas Pahandut menangani satu klien, Puskesmas Panarung satu klien, sedangkan Puskesmas Menteng sampai saat ini belum operasional untuk layanan rehabilitasi," jelasnya.
Menurut Wayan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban rehabilitasi narkotika di Kota Palangka Raya masih ditopang oleh lembaga swasta, sementara kesiapan fasilitas pemerintah belum optimal.
"Ini realita yang harus kita akui. Ketergantungan ini juga berisiko, karena kalau jejaring tidak siap, maka akses rehabilitasi bisa terhambat," katanya.
Ia menegaskan, idealnya layanan rehabilitasi harus didukung fasilitas pemerintah yang kuat dan merata agar masyarakat tidak bergantung pada pilihan yang terbatas, meskipun tetap mengapresiasi peran mitra yang membantu menutup celah layanan.
Selain rehabilitasi, BNN Kota Palangka Raya juga terus menggeser fokus penanganan narkoba dari semata penindakan ke pencegahan berbasis komunitas. Sepanjang 2025, sekolah dan lingkungan masyarakat dijadikan garda terdepan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika sejak dini.
"Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Edukasi masif dan kehadiran langsung di tengah masyarakat jauh lebih efektif," tegas Wayan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membentuk grup komunikasi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Palangka Raya guna mendorong edukasi anti narkoba secara berkelanjutan. Selain itu, BNN juga memanfaatkan radio, televisi, podcast, dan media online untuk menjangkau generasi muda.
BNN juga aktif masuk ke komunitas dan kelurahan rawan narkoba melalui pendekatan persuasif dan program pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Pahandut dan Puntun menjadi fokus utama, dengan program penguatan ekonomi dan pelatihan keterampilan hidup.
"Kalau masyarakat punya kegiatan dan penghasilan, potensi kembali ke narkoba bisa ditekan. Itu yang kita dorong," ujarnya.
Di Kelurahan Puntun, BNN melaksanakan pelatihan kewirausahaan, salah satunya pengolahan makanan berbahan dasar ikan, disertai pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program tidak bersifat seremonial. Wayan menegaskan, pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan kebijakan nasional BNN RI.
"Kalau lingkungannya kuat, ekonominya jalan, dan masyarakatnya peduli, maka bandar dan pengedar akan kehilangan ruang. Itu tujuan besar kita," pungkasnya. (PATHUR/j)
