BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menegaskan pentingnya evaluasi akhir tahun sebagai pijakan untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
Menurut Rudianur, evaluasi yang dilakukan atas program yang berjalan mulai dari Januari hingga Desember 2025 bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar perbaikan pada tahun 2026.
“Evaluasi akhir tahun ini sudah menjadi kebiasaan daerah. Dari sini kita mengetahui apa saja kekurangan selama 2025. Tinggal bagaimana tahun depan kekurangan itu diperbaiki dan kegiatan yang belum terlaksana bisa dijalankan di 2026,” ujarnya, Rabu, 31 Desember 2025.
Rudianur menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian serius, di antaranya tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kotim. Ia berharap pada tahun 2026 angka kecelakaan dapat ditekan lebih rendah lagi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat, angka kecelakaan masih cukup tinggi. Mudah-mudahan di 2026 bisa ditekan lagi. Begitu juga dengan kasus narkoba, meskipun trennya menurun, tapi menurut saya angkanya masih cukup tinggi,” katanya.
Ia menekankan, upaya menekan angka kecelakaan harus dilakukan secara kolaboratif. Salah satunya melalui pembenahan infrastruktur, seperti peningkatan penerangan jalan umum serta perbaikan jalan berlubang yang kerap menjadi pemicu kecelakaan.
Selain itu, Rudianur juga menyinggung laporan terkait perkembangan Koperasi Merah Putih di sejumlah desa yang hingga kini masih dalam tahap pembangunan. Ia berharap program baru dari pemerintah pusat tersebut dapat berjalan lebih optimal pada tahun depan.
“Tadi juga ada laporan terkait koperasi merah putih. Saat ini masih ada beberapa desa yang tahap membangun. Mudah-mudahan tahun depan progresnya lebih bagus karena ini program baru dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rudianur mendorong pemerintah daerah untuk terus berbenah diri. Menurutnya, meskipun dihadapkan pada efisiensi anggaran, Pemkab Kotim harus mampu mengajak dunia usaha berkolaborasi dalam membangun daerah.
“Walaupun ada efisiensi, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kotim harus diajak berkolaborasi. Jangan sampai mereka hanya berinvestasi dan hasilnya dibawa keluar daerah. Tinggal bagaimana pemerintah berkomunikasi dan mengajak pengusaha untuk bersama-sama membangun Kotim,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
