BORNEONEWS, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan rekor tertinggi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025, dengan total 278.868 unit rumah subsidi berhasil dibiayai di seluruh Indonesia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa nilai penyaluran FLPP tahun 2025 mencapai Rp34,64 triliun. Program tersebut melibatkan 40 bank penyalur dan 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 13.249 kawasan perumahan, dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
“Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak program dimulai pada 2010,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026.
Dari sisi penerima manfaat, pekerja swasta masih mendominasi dengan 205.311 unit rumah atau sekitar 73,63 persen. Disusul wiraswasta sebanyak 39.218 unit (14,06 persen), aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 20.814 unit (7,46 persen), serta TNI dan Polri sebanyak 5.409 unit (1,94 persen). Sementara kategori lainnya mencapai 8.116 unit rumah.
BP Tapera juga mencatat pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerima manfaat dari kalangan ASN mengalami lonjakan tertinggi hingga 145,7 persen, diikuti wiraswasta yang tumbuh 58,7 persen. Sementara pekerja swasta meningkat 31,3 persen dan TNI/Polri naik 36,9 persen.
Secara wilayah, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP terbanyak, yakni 62.591 unit rumah atau 22,44 persen dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 24.470 unit, Sulawesi Selatan 23.255 unit, Banten 18.966 unit, dan Jawa Timur 18.361 unit.
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi menempati posisi teratas dengan 14.702 unit rumah subsidi. Disusul Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Kendari, Kabupaten Maros, Kota Palembang, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Gowa.
Meski belum sepenuhnya mencapai target pemerintah sebesar 350 ribu unit, realisasi FLPP tahun 2025 telah menembus 79,68 persen dari target tersebut.
“Sebanyak 99,99 persen rumah yang dibiayai merupakan rumah tapak, sementara sisanya berupa rumah susun,” kata Heru.
BP Tapera berharap capaian ini menjadi fondasi kuat untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung percepatan program perumahan nasional di tahun-tahun mendatang.
ANTARA
