BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika produksi dan distribusi pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran SPHP pada tahun-tahun sebelumnya belum berjalan penuh karena mengikuti penugasan pemerintah yang bersifat terputus-putus.
“Kalau kemarin kan terputus-putus, jadi hanya sekitar delapan bulan. Harapannya di tahun 2026 ini SPHP bisa berjalan sepanjang tahun,” ujar Rizal dalam jumpa pers Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Pada tahun 2025, penyaluran beras SPHP dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan masa panen raya. Program yang semula dirancang berjalan penuh sepanjang tahun tersebut akhirnya disesuaikan dengan kondisi produksi beras nasional.
Pada Januari hingga Februari 2025, pemerintah sempat menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun. Saat itu, realisasi distribusi mencapai 181 ribu ton sebelum dihentikan sementara ketika panen raya berlangsung di sejumlah daerah.
Penghentian sementara tersebut dilakukan untuk menjaga harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk wilayah tertentu seperti Papua yang tetap mendapatkan subsidi.
Setelah panen raya berakhir, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli 2025 dengan target hingga 1,3 juta ton sampai Desember. Penyaluran tersebut juga dibarengi dengan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi 18,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Bulog mencatat, realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 mencapai 802.939 ton dari target tahunan 1,5 juta ton.
Memasuki tahun 2026, Bulog menargetkan penyaluran SPHP tetap sebesar 1,5 juta ton dan dilakukan secara konsisten sepanjang tahun. Rizal menegaskan, skema ini diharapkan membuat intervensi harga lebih efektif dalam meredam gejolak harga beras di pasaran.
Meski berlangsung sepanjang tahun, Bulog tetap akan melakukan penyesuaian volume penyaluran, khususnya saat puncak panen raya pada Maret, April, dan Agustus, terutama di wilayah sentra produksi pangan.
“Di saat puncak musim panen, penyaluran SPHP di daerah sentra produksi volumenya dikurangi, tapi tidak dihentikan. Tujuannya supaya pasokan tidak menumpuk dan harga gabah petani tetap terjaga,” jelas Rizal.
Adapun di daerah yang bukan sentra produksi pangan, penyaluran SPHP akan tetap berjalan normal sepanjang tahun untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
“Untuk wilayah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan NTB volumenya dikecilkan saat panen. Tapi daerah lain tetap berjalan seperti biasa,” imbuhnya.
Beras SPHP sendiri dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan), serta Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku dan Papua).
ANTARA
