BORNEONEWS, Sampit – Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera mengambil langkah pemeliharaan terhadap kerusakan Jalan HM Arsyad. Ruas jalan ini merupakan jalur strategis penghubung antara Kota Sampit dengan Kabupaten Seruyan yang memiliki tingkat lalu lintas cukup tinggi.
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, menegaskan perlunya dilakukan penanganan darurat agar jalan tersebut tetap bisa dilalui dengan aman dan tidak membahayakan pengguna jalan.
“Setidaknya perlu dilakukan penanganan darurat supaya jalan masih nyaman dilewati dan tidak membahayakan pengendara,” kata Mariani, Sabtu, 3 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, kerusakan jalan cukup banyak ditemukan di sejumlah titik yang masih masuk wilayah Kotim, mulai dari kawasan sekitar Pelabuhan Bagendang hingga beberapa titik menuju Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai rawan menimbulkan kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda dua.
Di lapangan, banyak ditemukan aspal jalan yang terkelupas meski struktur semen atau beton di bagian bawah masih dalam kondisi baik. Mariani menyebut, masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat Jalan HM Arsyad merupakan jalan lintas kabupaten yang berada di bawah kewenangan provinsi.
Menurutnya, fokus penanganan saat ini harus diarahkan pada pemeliharaan darurat demi keselamatan pengguna jalan, hingga menunggu kemungkinan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan baru dapat terealisasi pada Maret 2026.
“Jalan HM Arsyad ini jalur lintas Kotim–Seruyan. Kami akan minta pemerintah kabupaten menyampaikan ke provinsi, dan DPRD juga akan berkoordinasi dengan pihak provinsi. Mudah-mudahan di 2026 bisa ter-cover, minimal untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Mariani juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan akibat lubang jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Lubang-lubang kecil namun dalam kerap sulit terlihat, terlebih jika tergenang air dan dilalui oleh pengendara yang belum mengenal kondisi jalan.
“Kalau mobil mungkin masih bisa, paling ban kempes. Tapi kalau motor, lubangnya sering tidak kelihatan. Saya sendiri pernah mengalami. Karena itu, kalau ada lubang berbahaya, sebaiknya langsung dilaporkan ke Dinas PU,” katanya.
Ia mengakui keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak memungkinkan melakukan pembangunan jalan secara besar-besaran dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, langkah paling realistis saat ini adalah melakukan pemeliharaan pada titik-titik yang paling berisiko.
“Jangan memaksakan perbaikan besar dulu. Yang penting sekarang penanggulangan di titik rawan, apalagi kondisi keuangan kita seperti ini,” tegasnya.
Mariani juga mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk aktif melaporkan lokasi kerusakan jalan yang dinilai membahayakan. Ia menekankan pentingnya pendataan sejak dini, termasuk dokumentasi berupa foto dan laporan tertulis.
“Tolong sampaikan ke kami titik-titik jalan yang benar-benar membahayakan. Kirim juga dokumentasinya supaya bisa kami tindak lanjuti. Saat ini fokus anggaran memang untuk pemeliharaan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
