BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sihol Parningotan Lumban Gaol menilai kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 seharusnya sudah dapat diantisipasi pemerintah daerah dengan belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Gaol, efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemahkan kinerja pemerintah daerah, melainkan momentum menata ulang program pembangunan agar lebih fokus pada skala prioritas dan tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah periode 2025–2030.
“Efisiensi anggaran tahun 2026 tentu sudah bisa diantisipasi daerah sebagai rujukan dari tahun sebelumnya. Artinya pemerintah sudah menata program yang lebih berskala prioritas dan tetap sejalan dengan janji politik kepala daerah,” ujarnya, Minggu, 4 Januari 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu menekan pengeluaran yang bersifat pemborosan serta kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, Gaol optimistis seluruh program kerja kepala daerah tetap dapat dijalankan.
“Kami sangat yakin kepala daerah masih bisa melaksanakan seluruh program kerjanya sesuai janji politik yang pernah disampaikan dalam visi dan misi membangun Kotawaringin Timur,” katanya.
Namun demikian, Gaol mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak disalahartikan dengan mengurangi program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fokus pengelolaan anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi perekonomian warga.
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan menekan laju inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Langkah paling relevan saat ini adalah menjaga dan menekan inflasi. Salah satunya dengan memberantas praktik pungutan liar. Contoh yang paling mudah terlihat adalah praktik pungli yang masih terjadi hampir di semua SPBU di Kotim,” tegasnya.
Gaol menilai, jika praktik pungli yang kasat mata saja belum bisa diberantas secara serius, maka upaya penegakan aturan di sektor lain akan sulit berjalan optimal. Karena itu, ia meminta kepala daerah bersikap tegas dalam menindak segala bentuk pungutan liar.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penataan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengimbangi dampak pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan mengoptimalkan objek wisata yang telah dibangun menggunakan anggaran besar.
Ia mencontohkan kawasan wisata Ujung Pandaran yang menelan biaya pembangunan sekitar Rp40 miliar, namun hingga kini belum berfungsi optimal sebagai sumber PAD.
“Padahal objek wisata tersebut sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini harus segera ditata agar bisa memberi kontribusi nyata bagi PAD Kotim,” ujarnya.
Di sisi lain, Gaol menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM serta kelompok-kelompok pertanian sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran. Ia mengingatkan bahwa Kotim saat ini masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran tertinggi di Kalimantan Tengah.
“UMKM dan sektor pertanian harus dibina dengan serius. Ini penting untuk menekan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah lebih tekun dan jeli dalam menjalankan setiap program. Politik anggaran, menurut Gaol, harus benar-benar diarahkan pada kegiatan prioritas yang mampu mendorong perekonomian masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Setiap kebijakan anggaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Itu kunci agar efisiensi tidak justru membebani warga,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
