BORNEONEWS, Nanga Bulik - Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, memiliki penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang rendah, namun justru memiliki tingkat kemiskinan terendah di provinsi tersebut. Ini membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya kontribusi sektor tambang.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, mengatakan bahwa pemerintah daerah fokus pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, dan optimalisasi sektor produktif yang menyentuh kebutuhan warga.
"Pembangunan di Lamandau kami arahkan agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Yang terpenting bukan seberapa besar sektor tertentu menyumbang pendapatan, tetapi bagaimana manfaat pembangunan bisa dirasakan secara langsung dan merata," ujarnya.
Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui sektor non-tambang, seperti pertanian, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
"Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.
Lamandau memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, yang dapat menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, serta mempromosikan destinasi wisata alam yang ada di daerah tersebut.
Dengan demikian, Lamandau menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus bertumpu pada sektor ekstraktif, tapi lebih pada pendekatan pembangunan yang terarah, inklusif, dan berpihak pada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penerimaan DBH tambang yang rendah juga membuat Lamandau lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah (NATALIA KRISTIN/y)
