BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Subandi, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 siap dilaksanakan mulai awal Januari.
Subandi menjelaskan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBD 2026 telah berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Ia menekankan kerjasama yang erat antara DPRD dan Pemko menjadi kunci keberhasilan ini, sehingga tidak ada hambatan yang signifikan yang menghambat pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.
"Kami telah melakukan berbagai tahap evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan APBD siap dijalankan tanpa keterlambatan," ujarnya, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurut Subandi, APBD 2026 sebesar Rp1,2 triliun akan difokuskan pada program-program yang menyentuh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
"Meskipun nilai anggaran sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun penyaluran dana akan dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi warga," tambahnya.
Pelaksanaan program pembangunan yang tidak terlambat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Palangka Raya.
Pembangunan jalan raya, jembatan, dan prasarana drainase akan mempermudah akses mobilitas, sedangkan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan akan memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu, program pemberdayaan UMKM juga akan terus digalakkan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Subandi juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD 2026. DPRD akan terus memantau penggunaan dana untuk memastikan dana tepat sasaran dan digunakan secara efektif serta efisien.
"Kami akan bekerja sama dengan pemantauan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan," katanya.
Diharapkan Subandi dengan pelaksanaan APBD 2026 yang lancar sejak awal Januari, berbagai program pembangunan di Palangka Raya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah kota dan DPRD akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan anggaran," pungkasnya. (MARINI/H)
