BORNEONEWS, Palangka Raya - APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp1,19 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp1,22 triliun lebih.
Komposisi ini mengakibatkan defisit anggaran sekitar Rp29,84 miliar lebih, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengakui bahwa total anggaran APBD 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025.
"Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat, yang berdampak signifikan pada kapasitas pendapatan lokal untuk mendanai berbagai program pembangunan," katanya, Selasa, 6 Januari 2026.
Pendapatan daerah sebesar Rp1,19 triliun lebih berasal dari berbagai sumber, antara lain pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pusat, dan pendapatan lain yang sah.
Meski kata Subandi upaya peningkatan PAD terus dilakukan, penurunan transfer menyebabkan total pendapatan tidak mampu menutupi kebutuhan belanja yang diperlukan untuk pembangunan.
"Belanja daerah sebesar Rp1,22 triliun lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal," ujarnya.
Meski terdapat defisit, kata pihaknya bersama pemerintah kota berkomitmen untuk mengoptimalkan penyaluran dana agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi warga.
"Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutupi defisit akan diatur dengan hati-hati untuk memastikan tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi daerah di masa depan," lanjutnya.
Pihaknya dari DPRD akan terus mengawasi proses penutupan defisit dan penggunaan dana untuk memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip keuangan yang sehat.
Subandi menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi masalah penurunan transfer.
"Selain itu upaya peningkatan PAD melalui pengembangan potensi ekonomi lokal akan terus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dan meningkatkan ketahanan keuangan daerah di masa mendatang," pungkasnya. (MARINI/R)
