PANGKALAN BUN –

PEMERINTAH Pusat  melalui Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait saat ini tengah menjalankan kebijakan nasional penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini terintegrasi dengan pengalokasian Dana Desa Tahun 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

Kebijakan tersebut berangkat dari amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks itulah koperasi kembali ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan desa, bukan sekadar program sektoral jangka pendek.

Dana Desa Tetap untuk Desa

Perlu dipahami bersama bahwa Dana Desa Tahun 2026 pada prinsipnya tetap dialokasikan untuk desa. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian skema agar Dana Desa tidak hanya menopang kegiatan rutin, tetapi juga mampu menjadi pengungkit ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi.

Dalam kebijakan terbaru, Dana Desa dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu pagu Dana Desa reguler dan pagu khusus untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan pembangunan desa lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat, bukan untuk mengurangi hak desa.

Tentang Syarat Penyaluran Dana Desa Tahap II

Salah satu hal yang banyak menjadi perhatian desa adalah ketentuan bahwa penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah akta badan hukum KDMP diterima. Ketentuan ini memang diatur dalam kebijakan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari penataan tata kelola dan akuntabilitas program nasional.

Namun perlu ditegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membebani desa. Pemerintah daerah justru diberi peran penting untuk melakukan pendampingan, memastikan proses berjalan bertahap, serta membantu desa agar tidak mengalami kesulitan administratif dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Gerai dan Gudang Bukan Beban Desa

Dalam implementasinya, pembangunan gerai dan gudang KDMP dilakukan melalui skema pembiayaan nasional dengan dukungan perbankan BUMN. Desa tidak diminta menyediakan dana tunai dalam jumlah besar. Pembangunan dilaksanakan oleh pihak yang ditugaskan pemerintah, diverifikasi oleh aparat pengawasan, dan hasilnya dicatat sebagai aset desa.

Skema ini dirancang agar desa memperoleh infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan tanpa harus menanggung risiko pengelolaan yang berlebihan, sekaligus tetap menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan.

Pendekatan Bertahap dan Dialogis

Pemerintah daerah memahami bahwa setiap desa memiliki tingkat kesiapan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang ditempuh adalah bertahap, dialogis, dan menenangkan, bukan pemaksaan. Sosialisasi, musyawarah desa, serta pendampingan teknis akan terus dilakukan agar kebijakan ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi desa yang sehat, produktif, dan mampu mengembalikan hasil usahanya untuk mendukung pembangunan desa melalui mekanisme Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menjaga Desa Tetap Tenang dan Terlindungi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kondisi riil desa. Prinsipnya sederhana: desa tidak boleh dirugikan, tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, dan harus tetap terlindungi secara hukum serta administrasi.

Dengan pemahaman yang utuh dan komunikasi yang terbuka, Dana Desa 2026 dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi peluang baru bagi penguatan ekonomi desa, bukan sumber kecemasan.

Penulis: Yudhi Hudaya, S.STP., MM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat