BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya Rusdiansyah meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui dinas terkait untuk lebih memaksimalkan pemberdayaan masyarakat lokal Kereng Bangkirai dalam pengelolaan kawasan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai.
Menurut Rusdiansyah, masyarakat setempat memiliki keterikatan langsung dengan kawasan wisata tersebut, sehingga layak mendapat peran lebih besar dalam proses pengelolaan.
Ia menegaskan, pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus dirancang sebagai sistem yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga sekitar.
“Masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya. Keterlibatan mereka akan sangat berharga dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang baik,” ujar Rusdiansyah, Sabtu, 10 Januari 2026.
Selain pemberdayaan, Rusdiansyah juga menyoroti pentingnya keterbukaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata. Menurutnya, transparansi pemasukan dan penggunaan dana pariwisata menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
“Saya meminta dinas terkait memastikan data PAD wisata Air Hitam Kereng Bangkirai dapat diakses publik melalui kanal resmi, dengan penyajian yang jelas dan mudah dipahami,” tegasnya.
Terkait rencana aksi massa “Peduli Wisata” yang akan digelar pada 11 Januari 2026, Rusdiansyah menyatakan menghargai partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Namun, ia mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan mengedepankan sikap humanis selama pelaksanaan.
“Kami menghargai partisipasi masyarakat dalam memajukan daerah. Namun, aspirasi sebaiknya disampaikan secara damai, tidak mengganggu aktivitas umum, serta tetap menghormati aturan yang berlaku,” jelasnya.
Rusdiansyah menegaskan, DPRD Palangka Raya siap menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemko terkait pengelolaan wisata.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawasi pengelolaan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Dengan pemberdayaan yang optimal dan transparansi yang terjaga, kawasan wisata ini diharapkan berkembang menjadi destinasi berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat,” pungkasnya. (MARINI/j)
