BORNEONEWS, Sampit – Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana membentuk tim terpadu khusus penanganan buaya menyusul peralihan kewenangan pengelolaan satwa dilindungi tersebut.
"Nanti di tingkat kabupaten akan dibentuk tim terpadu. Tim inilah yang akan turun langsung ke lapangan untuk menangani persoalan buaya," ujar Kepala Dinas Perikanan Kotim, Ahmad Sarwo Oboi, Minggu, 11 Januari 2026.
Ia menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kewenangan penanganan buaya yang sebelumnya berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kini beralih ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selanjutnya, kewenangan tersebut diturunkan ke Dinas Perikanan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Meski demikian, untuk pelaksanaan di daerah pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Kalau di pusat dan provinsi sudah ditangani oleh Dinas Perikanan. Untuk kabupaten, kami masih menunggu aturan dan petunjuk teknisnya," tambahnya.
Sambil menunggu regulasi resmi, Dinas Perikanan Kotim tetap menjalin koordinasi dengan BKSDA Sampit dan instansi terkait lainnya. Tim terpadu nantinya akan melibatkan lintas sektor agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan terkoordinasi.
"Untuk sementara ini kami tetap menggandeng BKSDA. Jadi ketika turun ke lapangan, penanganannya dilakukan bersama dalam satu tim terpadu," katanya.
Ahmad Sarwo Oboi mengakui, penanganan buaya merupakan hal baru bagi Dinas Perikanan Kotim. Meski pihaknya menyiapkan petugas untuk penanganan tersebut, namun secara keilmuan buaya tidak bisa ditangani sembarangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi perhatian serius.
"Terus terang ini memang hal baru bagi kita. Petugas teknis kita memang belum ada, otomatis kita pasti ada semacam diklat pengenalan buaya. Tetapi kalau operasionalnya kita sudah siap petugas yang kita siapkan hanya saja ilmunya belum dapat," ucapnya.
Selain menangani konflik antara manusia dan buaya, tim terpadu ini juga akan menjalankan fungsi sosialisasi. Terutama di wilayah-wilayah yang diketahui memiliki populasi buaya cukup tinggi.
"Tidak hanya penanganan konflik, tim ini juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat di daerah-daerah rawan agar warga lebih waspada dan paham cara menghadapi potensi konflik dengan buaya," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
