BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, mengungkapkan bahwa tantangan besar masih mengiringi upaya transformasi digital di kota ini, dengan fokus utama pada kesenjangan yang dialami oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah di Palangka Raya masih belum siap untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
"Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memiliki literasi digital memadai, keterbatasan infrastruktur, maupun akses pembiayaan untuk adopsi teknologi," jelas Tantawi, Minggu, 11 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di wilayah tersebut.
Keterbatasan literasi digital menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM. Banyak pengusaha masih belum memahami cara memanfaatkan platform penjualan daring, menganalisis data konsumen, atau menggunakan aplikasi untuk mengelola operasional bisnis.
Padahal, kemampuan tersebut kini menjadi syarat dasar untuk bersaing di pasar yang semakin terhubung secara global.
Selain itu, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah kota menjadi kendala tambahan. Meskipun beberapa kawasan pusat telah mendapatkan akses internet yang memadai, wilayah pinggiran dan daerah pedesaan masih menghadapi masalah kecepatan dan kestabilan sinyal. Hal ini membuat sebagian UMKM kesulitan untuk menjalankan aktivitas bisnis berbasis digital secara konsisten.
Ia akui akses pembiayaan juga menjadi poin krusial yang belum teratasi dengan baik. Banyak UMKM tidak memiliki akses ke kredit atau bantuan modal untuk membeli peralatan teknologi, membangun website, atau berpartisipasi dalam program pelatihan digital.
"Biaya yang diperlukan untuk beralih ke sistem bisnis digital seringkali menjadi beban yang terlalu besar bagi usaha kecil dengan modal terbatas," tambahnya.
Tantawi menekankan bahwa tanpa kebijakan publik yang secara khusus berpihak pada peningkatan kapasitas UMKM, upaya digitalisasi justru berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi.
"UMKM yang mampu beradaptasi akan semakin berkembang, sementara yang tidak mampu berisiko tersisih dan gulung tikar. Pemerintah kota harus segera mengambil langkah konkret untuk menjamin bahwa transformasi digital memberikan manfaat secara merata, bukan hanya bagi segelintir kelompok usaha yang sudah memiliki keunggulan," pungkasnya. (MARINI/H)
