BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Tantawi Jauhari, menegaskan bahwa digitalisasi telah menjadi keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan ekonomi modern.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi saat ini bukan lagi sekadar langkah inovatif, melainkan telah menjadi standar baru yang harus diikuti oleh dunia usaha dan industri untuk tetap bertahan.
"Transformasi digital memberikan peluang nyata dalam hal efisiensi operasional, perluasan jangkauan pasar, serta peningkatan daya saing produk dan jasa lokal," tegas Tantawi, Minggu, 11 Januari 2026.
Ia juga mengakui bahwa meskipun urgensi tersebut sudah jelas, implementasi di tingkat kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan membutuhkan perhatian serius.Salah satu masalah utama yang muncul adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, terutama di luar pusat kota.
Meskipun konektivitas internet telah mulai menjangkau sebagian besar kelurahan, kecepatan dan kestabilan sinyal masih menjadi kendala utama bagi pelaku usaha yang ingin mengadopsi teknologi digital.
Selain itu, biaya akses internet yang relatif tinggi juga menjadi penghalang bagi UMKM kecil untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital. Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas.
Banyak UMKM di Palangka Raya masih belum memahami bagaimana cara memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan produksi, atau menggunakan big data untuk menganalisis perilaku konsumen. Padahal, tanpa pemahaman yang memadai, berbagai program transformasi digital yang digagas pemerintah berisiko hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata.
Perhatiannya juga perlu diberikan pada aspek keamanan siber dan perlindungan data. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, ancaman seperti serangan malware, pencurian data, dan penipuan daring juga semakin tinggi.
Tantawi menekankan bahwa meskipun potensi transformasi digital sangat besar, langkah implementasinya harus dilakukan dengan strategis dan menyeluruh. Ia meminta Pemerintah kota perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan program pelatihan literasi digital yang terarah, serta menyusun kebijakan yang mendukung namun juga mengatur perkembangan ekonomi digital agar tidak meninggalkan sebagian besar masyarakat.
"Kita tidak bisa hanya mengejar standar baru tanpa memastikan seluruh elemen masyarakat bisa mengikuti langkah tersebut, karena jika tidak, digitalisasi justru akan menciptakan kesenjangan baru yang lebih besar," pungkasnya. (MARINI/H)
