BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) siap mendukung dan mempertahankan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Pada 7 Januari itu pencanangan swasembada pangan nasional. Itu artinya dengan adanya program dari pusat swasembada pangan yang turun sampai ke kabupaten/kota pada tahun 2026, tepatnya tanggal 7 Januari, Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi dari negara lain," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Permata Fitri, Senin, 12 Januari 2026.
Pencanangan swasembada pangan nasional dilakukan pada 7 Januari 2026 yang kebetulan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-73 Kabupaten Kotim. Pencanangan tersebut diikuti secara daring oleh pemerintah daerah melalui zoom bersama Presiden Republik Indonesia.
Ia menjelaskan, khusus untuk Kotim, berdasarkan perhitungan kebutuhan konsumsi beras masyarakat dinilai mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.
Kebutuhan beras masyarakat Kotim dihitung dari jumlah penduduk sebanyak 452.867 jiwa dikalikan dengan rata-rata konsumsi beras per kapita sebesar 82,6 kilogram per orang per tahun. Dari perhitungan tersebut, kebutuhan beras Kotim mencapai sekitar 37.398 ton per tahun.
Sementara itu, data DPKP Kotim mencatat produksi gabah pada tahun 2025 mencapai 84.239 ton. Setelah melalui proses penggilingan, jumlah tersebut setara dengan produksi beras konsumsi sebanyak 49.778 ton. Angka ini melampaui kebutuhan beras masyarakat Kotim.
"Kalau dihitung rata-rata konsumsi per bulan, masyarakat mengonsumsi sekitar 6 hingga 7 kilogram beras per orang. Dari sisi produksi, Kotim sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan itu, sehingga bisa disebut swasembada," tambahnya.
Ia menambahkan, pada sisi hilirisasi, peran Perum Bulog sangat penting dalam menjaga stabilitas pangan. Bulog menampung hasil produksi petani dalam bentuk gabah kering panen yang kemudian dijadikan cadangan pangan pemerintah.
"Bulog menampung gabah dari petani, lalu dikelola menjadi stok cadangan pangan pemerintah. Dari stok inilah Presiden menyatakan Indonesia swasembada pangan berdasarkan ketersediaan cadangan di Bulog secara nasional," ujarnya.
Untuk distribusi, lanjut Fitri, Bulog bertanggung jawab menyalurkan beras ke gudang-gudang di berbagai daerah sesuai kebutuhan. Sementara itu, pemerintah daerah berfokus pada penguatan sektor hulu, yakni peningkatan produksi pertanian di tingkat petani. (DEWI PATMALASARI/j)
