BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sri Ani Rintuh, mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah untuk melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
"Konten semacam ini, yang juga dikenal sebagai deepfake pornography, memiliki potensi besar untuk merusak citra individu dan mengganggu ketertiban sosial" ujarnya, Senin, 12 Januari 2026.
Sri Ani menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI yang pesat seharusnya memberikan manfaat positif bagi masyarakat, bukan menjadi alat untuk menyebarkan konten berbahaya.
"Konten pornografi palsu dapat menyebabkan dampak serius bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak, seperti trauma psikologis, hilangnya kepercayaan diri, serta kerusakan hubungan sosial dan profesional," tambahnya.
Sri Ani berharap pemerintah kota Palangka Raya dapat mengikuti langkah nasional dengan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta penyelenggara platform digital lokal.
Selain itu, ia juga mengusulkan perluasan program literasi digital agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari konten pornografi palsu, sekaligus memahami risiko serta konsekuensi hukum yang berlaku bagi pembuat dan penyebarnya.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari konten berbahaya seperti pornografi palsu AI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat.
"Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri digital, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan yang positif," pungkasnya. (MARINI/H)
